Warga Jakasampurna Tuntut Puskesmas Dekat Permukiman
KOTA BEKASI – Ketiadaan fasilitas kesehatan dasar yang dekat dan strategis masih menjadi persoalan utama warga Kelurahan Jakasampurna, Bekasi Barat.
Jarak menuju pusat layanan kesehatan masyarakat (puskesmas) terdekat dinilai membebani, terutama bagi kelompok lanjut usia dan pensiunan yang membutuhkan pelayanan negara secara efisien.
Selama ini, warga Jakasampurna harus menempuh perjalanan cukup jauh ke wilayah Bekasi Selatan untuk mengakses puskesmas yang lokasinya berada di dekat kantor pemadam kebakaran.
Minimnya fasilitas sosial dan umum akibat padatnya permukiman mendorong pemerintah daerah segera melakukan pengadaan lahan baru atau memanfaatkan aset negara yang tersedia.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Mohamad, menegaskan pemenuhan hak kesehatan harus menjadi prioritas sebelum pembangunan infrastruktur lain, seperti sekolah.
“Puskesmas di Jakasampurna ini cukup jauh, ada di Bekasi Selatan dekat pemadam kebakaran. Kami terus mengusulkan adanya belanja lahan atau skema pinjam pakai untuk mendirikan puskesmas di tengah lingkungan warga,” ujar Gilang seusai reses di RW 006A, Jakasampurna, Selasa (7/7/2026).
Gilang memaparkan, terdapat opsi lahan milik Perum Jasa Tirta (PJT) di samping kantor kelurahan yang potensial dimanfaatkan. Pihaknya tengah mengusulkan negosiasi tarif sewa maupun opsi tukar guling (ruilslag).
Politisi PDI Perjuangan itu menilai pemanfaatan aset negara lebih masuk akal dibandingkan menempatkan puskesmas di lahan komersial berbayar yang justru memberatkan masyarakat.
“Target kami, tahun 2026 ini urusan lahannya harus dimatangkan. Pada 2027 tinggal pelaksanaan pembangunan. Kami menunggu kajian Dinas Kesehatan untuk memastikan luasan lahan ideal bagi satu bangunan puskesmas,” jelasnya.
Selain isu kesehatan, Gilang juga mencatat keluhan warga terkait banjir akibat meluapnya Kali Beringin yang melintasi Perumahan Fajar Indah. Penyempitan aliran air oleh bangunan liar kerap memicu genangan parah di sejumlah rukun warga.
“Untuk mengatasi banjir tahunan, saya akan mendorong Dinas Standarisasi dan Kebersihan melakukan pengerukan sedimen lumpur secara masif serta memperluas kapasitas tampung kolam retensi,” ungkapnya.
Sektor penerangan jalan umum (PJU) turut menjadi sorotan. Jakasampurna masih memiliki banyak titik gelap yang rawan, terutama di perkampungan RW 21 Kampung Inkopol, Kranji, Kota Baru, hingga area perbatasan.
"Khusus Bekasi Barat, saya sudah mengusulkan pengadaan 100 titik PJU berdasarkan proposal masyarakat. Kami ingin menghadirkan efisiensi dan kenyamanan lingkungan agar warga merasa aman, dengan jalan yang terang dan fasilitas kesehatan yang dekat,” pungkas Gilang. (Yud).