Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. PALAPA POS/Yudha.

Pemkot Bekasi Terapkan Kartu Kredit Pemerintah untuk Transparansi Keuangan Daerah

KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi resmi menerapkan sistem Kartu Kredit Indonesia (KKI) atau Kartu Kredit Pemerintah sebagai upaya mempercepat sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Implementasi dilakukan melalui kerja sama dengan Bank BJB, sejalan dengan agenda transformasi digital tata kelola pemerintahan.

Peluncuran KKI menjadi inovasi baru dalam integrasi sistem keuangan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan sistem ini, setiap transaksi belanja pemerintah dapat dilakukan lebih cepat, terdokumentasi, dan mudah diawasi.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan penerapan KKI merupakan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang modern, transparan, dan akuntabel.

“Melalui implementasi KKI, seluruh proses pengelolaan keuangan menjadi lebih terintegrasi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” ujarnya, Senin (6/7/2026).

Tri menjelaskan, manfaat nyata sistem ini akan dirasakan Dinas Pendidikan, khususnya dalam pembayaran gaji dan pembiayaan operasional. Dengan sistem terintegrasi, pencairan anggaran dapat langsung masuk ke rekening penerima tanpa melalui proses administrasi panjang.

Selain mempercepat transaksi, KKI juga memperkuat pengawasan keuangan daerah karena seluruh transaksi tercatat digital dan dapat dipantau secara real time. Langkah ini diyakini meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran sekaligus mencegah potensi penyimpangan.

Pemkot Bekasi berharap penerapan KKI menjadi fondasi penguatan reformasi birokrasi melalui sistem keuangan yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi. Kolaborasi dengan Bank BJB diharapkan mempercepat transformasi digital sehingga pelayanan publik semakin optimal dan pengelolaan keuangan daerah semakin profesional.

Dengan penerapan KKI, Pemkot Bekasi menegaskan komitmen menghadirkan inovasi tata kelola pemerintahan yang mendukung pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas anggaran, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. (ADV).

Previous Post Pemkot Bekasi Pastikan Tak Ada PHK Meski TPP Dievaluasi
Next PostKasus Obat Kedaluwarsa, Wali Kota Bekasi Tegur Kepala Puskesmas Rawa Tembaga