
Warga masyarakat bentang spanduk berisi aspirasi terhadap Bupati Tapanuli Utara JTP Hutabarat. PALAPA POS/Hengki Tobing.
Luapan kekecewaan, Korban Banjir Bandang Pahae Bentang Spanduk Tolak Rehab Rumdis Bupati Taput
TAPANULI UTARA -Spanduk berisi kekecewaan terhadap Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat dan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara terbentang di lahan persawahan yang rusak di Pahae Jae akibat banjir bandang pada akhir Desember 2024 lalu.
Bentangan spanduk yang terlihat terpasang di lokasi persawahan, Kamis (9/10/2025) ini, sebagai bentuk luapan kekecewaan warga masyarakat secara khusus para korban banjir bandang.
Korban kecewa karena di saat lahan persawahan yang rusak belum ditanggulangi, ironisnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara justru mengangarkan biaya miliaran rupiah untuk rehablitasi rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Taput, yang dinilai sebagai kebijakan yang mendahukukan kegiatan yang tidak prioritas dan mengesampingkan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, DPRD Tapanuli Utara daerah pemilihan V meliputi 4 kecamatan di Pahae selaku penyambung aspirasi masyarakat juga dinilai tidak menujukkan hati nurani.
Amatan wartawan, beberapa spanduk yang terbentang di lokasi lahan persawahan pahae yang rusak tersebut berbunyi :
"Pak Bupati Dengaran Jeritan dan Tangisan Kami Ini".
"Hampir Satu Tahun Kami Menderita Karena Bapak Bupati Tidak Peduli. Bukan Uang Bapak kami minta.Tapi Uang Kami Yang Ada Pada Bapak".
"Batalkan Renovasi Rumah Dinas Bapak. Perbaiki kehidupan kami."
"Kami masyarakat Korban Banjir Bandang Pahae Menolak Keras Rencana Rehab Rumdis Bupati / Wakil Bupati. Alihkan Untuk Perbaikan Lahan Persawahan".
"Anggota DPRD Taput Dapil V Mana Hati Nuranimu.Tolong Dengarkan Jeritan Kami Korban Banjir Bandang Pahae".
Sarwedy Gultom, salah satu korban banjir bandang Pahae saat dikonfirmasi wartawan, Kamis 9 Oktober 2025 mengatakan bahwa, bentangan spanduk di lokasi persawahan rusak di Pahae Jae sebagai bentuk kekecewaan dan sekaligus berisi aspirasi mereka korban banjir bandang terhadap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
Seperti diberitakan sebelumnya, pengalokasian dana sebesar Rp 2,4 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD ) Tapanuli Utara tahun anggaran 2025 ini untuk rehabilitasi rumah dinas Bupati-Wakil Bupati Tapanuli Utara (Taput) dinilai melukai hati warga masyarakat Kecamatan Pahae Jae, secara khusus warga yang yang lahan persawahannya terdampak banjir bandang, pada akhir Desember 2024 lalu.
Kegiatan merehab rumah dinas Bupati - Wabup Taput disaat ratusan hektare lahan persawahan milik ratusan warga masyarakat tidak kunjung diperbaiki, dinilai mencerminkan ketidakadilan dan tidak adanya rasa kemanusiaaan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk rakyatnya.
Pasalnya, akibat banjir bandang itu, selain mengakibatkan sawah gagal panen, ratusan hektare lahan persawahan hingga kini belum dapat diusahai, karena material banjir masih menimpa lahan persawahan.
Sarwo Edy Gultom, warga Desa Parsaoran Samosir, Pahae Jae, salah satu korban banjir bandang, kepada wartawan, Jumat, 26 September 2025 mengatakan, perbaikan ruangan kerja Bupati dan rehabilitasi rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara sebagai bukti bahwa Bupati Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat tidak memiliki rasa keadilan dan kemanusiaan.
"Prioritas Bupati JTP lebih kepada kepentingan pribadi. Dengan alasan bahwa ratusan hektare lahan persawahan yang rusak akibat dampak banjir bandang di Pahae Jae sampai saat ini belum di sentuh oleh dana APBD," katanya.
Padahal, kata Sarwo Edy, banjir bandang di Pahae telah menimbulkan adanya masyarakat miskin baru, karena hilangnya mata pencaharian akibat tidak dapat lagi mengusahai sawahnya.
"Seharusnya Bupati Tapanuli Utara lebih mengutamakan keselamatan kehidupan rakyatnya dari pada kepentingan pribadinya sendiri. Atau seharusnya lebih mengutamakan perbaikan ratusan hektare lahan persawahan di Pahae dibandingkan memperbaiki ruangan kerjanya dan merehab rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati," ucapnya.
Dihimpun oleh palapapos, akibat banjir bandang dari sungai (aek) Sarulla pada akhir Desember 2024, lalu mengakibatkan sekitar 119 hektare lahan persawahan gagal panen dan tidak dapat diusahai hingga kini akibat masih tertimbun material banjir bandang seperti tanah, kayu hingga batu. (Hengki).