KOTA BEKASI – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan flyover dan penataan perlintasan sebidang di kawasan Stasiun Bekasi dan Bekasi Timur. Pernyataan ini disampaikan pasca tragedi tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line jurusan Cikarang pada 27 April 2026.

Sudjatmiko menegaskan, insiden tragis tersebut menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat, daerah, PT KAI, dan seluruh pemangku kepentingan untuk segera menuntaskan persoalan perlintasan sebidang yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan di Bekasi.

“Kecelakaan beruntun yang diawali insiden taksi Green SM hingga berujung tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL arah Cikarang menunjukkan bahwa Bekasi membutuhkan rekayasa transportasi yang lebih modern dan aman. Pembangunan flyover tidak bisa lagi ditunda,” ujarnya saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Stasiun Bekasi Timur, Jum'at (22/5/2026).

Berdasarkan kronologi resmi, kecelakaan bermula ketika sebuah taksi mengalami insiden di jalur perlintasan dekat Bekasi Timur sehingga mengganggu operasional KRL. Dalam kondisi jalur terganggu, KRL yang berhenti kemudian ditabrak dari belakang oleh KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi.

Insiden tersebut menelan 16 korban jiwa, puluhan luka-luka, serta melumpuhkan perjalanan kereta lintas Bekasi–Cikarang selama proses evakuasi.

Sudjatmiko menilai, kepadatan lalu lintas kendaraan dan tingginya frekuensi perjalanan kereta di lintas Bekasi membuat keberadaan perlintasan sebidang menjadi risiko serius bagi keselamatan publik. Ia menegaskan Komisi V DPR RI akan mendorong dukungan anggaran dan pengawalan kebijakan agar pembangunan flyover maupun underpass di titik rawan dapat diprioritaskan dalam program nasional transportasi.

“Kita tidak boleh menunggu jatuh korban berikutnya. Bekasi adalah simpul transportasi tersibuk di Jabodetabek. Infrastruktur keselamatan harus menjadi prioritas utama negara,” tegasnya.

Selain pembangunan fisik, ia juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem persinyalan, koordinasi pengamanan perlintasan, serta percepatan eliminasi perlintasan sebidang sesuai amanat keselamatan transportasi nasional.

Sudjatmiko turut mengapresiasi kerja cepat Basarnas, BPBD, kepolisian, tenaga kesehatan, serta petugas PT KAI yang melakukan evakuasi korban dalam kondisi sulit.

Komisi V DPR RI, lanjutnya, akan menjadikan tragedi Bekasi sebagai momentum evaluasi nasional terhadap keselamatan transportasi perkeretaapian, khususnya di kawasan urban dengan kepadatan tinggi seperti Jabodetabek.

“Modernisasi transportasi bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal keselamatan nyawa masyarakat. Negara harus hadir memastikan tragedi serupa tidak terulang,” tutup Sudjatmiko. (Yud).