KOTA BEKASI – Rencana PT Mitra Patriot (BUMD Kota Bekasi-red) menempatkan 87 kontainer untuk pelaku usaha di kawasan wisata air Kalimalang menuai sorotan. Alih-alih berpihak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kebijakan tarif sewa yang ditetapkan justru dianggap memberatkan. 

PT Mitra Patriot mematok harga sewa Rp100 juta per tahun bagi non-UMKM dan Rp50 juta per tahun untuk UMKM. Angka tersebut dinilai tidak realistis dan jauh dari semangat keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil. 

Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menuding Direktur PT Mitra Patriot, David Rahardja, tidak pernah melibatkan legislatif dalam pembahasan proyek wisata air Kalimalang maupun rencana kontainer UMKM. 

“Kami, khususnya Komisi III DPRD Kota Bekasi, tidak pernah dilibatkan. Semua keputusan diambil sepihak oleh PT Mitra Patriot,” tegas Arif. 

Senada, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, menilai tarif sewa kontainer justru mencerminkan ketidakberpihakan kepada masyarakat kecil.

BACA JUGA: PT. Mitra Patriot Prioritaskan UMKM Lokal di Wisata Air Kalimalang, Ini Mekanismenya

“UMKM dipatok Rp50 juta per tahun, non-UMKM Rp100 juta. Itu jelas mencekik, bukan melindungi,” ujarnya, Senin (19/1/2026).

Alit mendesak Pemerintah Kota Bekasi melakukan kajian ulang. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat kecil harus menjadi prioritas, bukan sekadar proyek bisnis.

“Bayangkan, UMKM harus bayar Rp4 juta per bulan, sementara potensi wisata belum terbukti. Ini kebijakan yang keliru,” pungkasnya. (Yud).