KOTA BEKASI – Pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian serius Komisi I DPRD Kota Bekasi. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 2,6 juta jiwa, pemerintah daerah dituntut menghadirkan layanan dokumen kependudukan yang cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Perhatian tersebut mengemuka dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah (P2PD) yang dilakukan Komisi I DPRD Kota Bekasi. Kegiatan itu difokuskan pada evaluasi dan perbaikan layanan administrasi kependudukan agar semakin responsif terhadap kebutuhan warga.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansah, menegaskan pengawasan legislatif diperlukan untuk memastikan setiap warga mendapatkan haknya dalam mengurus dan memperoleh dokumen kependudukan.

Menurut dia, DPRD memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan hambatan bagi masyarakat.

"Anggota dewan merupakan bagian dari fungsi kontrol di tengah masyarakat. Kami memiliki tanggung jawab memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan sebagaimana mestinya sehingga hak warga untuk memperoleh dokumen kependudukan dapat terpenuhi," ujar Rudy, Rabu (11/11/2026).

Rudy menilai pengawasan tidak cukup dilakukan melalui mekanisme formal kelembagaan. DPRD juga perlu menyerap aspirasi masyarakat secara langsung agar berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Tantangan layanan Adminduk di Kota Bekasi terbilang besar. Kota yang terdiri atas 12 kecamatan dan 56 kelurahan itu tercatat memiliki 832.154 Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk mencapai 2.607.248 jiwa.

Besarnya jumlah penduduk tersebut menuntut pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk memastikan akses pengurusan dokumen kependudukan dapat menjangkau masyarakat secara merata hingga tingkat kelurahan.

Dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran tidak hanya berfungsi sebagai identitas administratif. Dokumen tersebut juga menjadi syarat utama masyarakat untuk mengakses berbagai layanan dasar, mulai dari kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga layanan perbankan.

Karena itu, Komisi I DPRD Kota Bekasi mendorong sejumlah langkah pembenahan melalui kegiatan P2PD. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui evaluasi pelayanan secara berkelanjutan, penguatan sistem berbasis teknologi informasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyederhanaan prosedur administrasi.

"Langkah-langkah itu diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi hambatan birokrasi dalam proses pengurusan dokumen kependudukan," ucapnya.

Komisi I DPRD Kota Bekasi juga berharap hasil pengawasan yang dilakukan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah yang menangani administrasi kependudukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui perbaikan sistem dan penguatan kapasitas sumber daya aparatur, layanan administrasi kependudukan di Kota Bekasi diharapkan semakin responsif, akuntabel, adil, dan inklusif sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik secara optimal. (Yud).