KOTA BEKASI – Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hampir mencapai Rp7 triliun, Kota Bekasi dinilai tidak layak jika belum memiliki perguruan tinggi negeri. Kondisi ini membuat banyak warga harus menempuh pendidikan tinggi di luar daerah, seperti Jakarta, Depok, Bogor, bahkan hingga Malang dan Surabaya.

“Masa sekelas Kota Bekasi, dengan APBD hampir Rp7 triliun, tidak punya universitas negeri? Kita malu dibandingkan kota lain yang lebih kecil, tapi sudah memiliki kampus negeri,” ujar Anggota DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra, Jumat (13/2/2026).

Sarwin menegaskan, keberadaan universitas negeri di Kota Bekasi merupakan kebutuhan mendesak, mengingat status Bekasi sebagai kota metropolitan. Selama ini, lulusan SMA yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi negeri terpaksa mencari kampus di daerah lain.

“Banyak warga kita yang baru lulus SMA harus kuliah di luar daerah. Ada yang ke Malang, Surabaya, Depok, Jakarta, dan Bogor. Untuk kota sebesar Bekasi, ini jelas tidak layak,” terangnya.

Politisi Fraksi Golkar itu menyebut sejumlah lokasi strategis bisa dipertimbangkan untuk pembangunan kampus negeri, di antaranya kawasan sekitar DPRD Kota Bekasi dan area Summarecon, yang masih memiliki lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).

“Dulu pernah ada wacana kampus swasta diubah menjadi negeri, itu bisa jadi solusi. Lahan fasos-fasum di Summarecon juga bisa diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat Bekasi,” paparnya.

Sarwin menambahkan, DPRD telah berulang kali menyuarakan pentingnya kehadiran universitas negeri di Kota Bekasi. Aspirasi tersebut sudah disampaikan melalui rapat paripurna maupun pembahasan di komisi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Sudah beberapa periode kepemimpinan, tapi belum terealisasi. Minimal di periode 2024–2029 ini harus ada langkah nyata. Kalau belum bisa membangun gedung, setidaknya pembebasan lahannya dulu,” ucapnya.

Menurutnya, kota lain dengan APBD lebih kecil sudah mampu memiliki universitas negeri. Karena itu, Bekasi tidak seharusnya menunda pembangunan kampus negeri.

“Bukan soal luas lahan. Gedung bisa dibangun vertikal, ke atas. Yang penting, Kota Bekasi harus punya universitas negeri,” tandas Sarwin.

Ia berjanji akan kembali mengangkat isu ini dalam sidang-sidang DPRD mendatang, agar Pemkot Bekasi serius merealisasikan pembangunan universitas negeri. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. (ADV).