KOTA BEKASI - Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyampaikan keprihatinannya atas musibah banjir yang telah melanda Kota Bekasi selama beberapa hari terakhir. Menurutnya, kondisi ini dipicu oleh anomali curah hujan ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. 

Sejumlah kawasan di Kota Bekasi terendam banjir dengan ketinggian bervariasi setelah diguyur hujan deras sejak pagi hingga malam pada Kamis.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat, hingga pukul 21.00 WIB, genangan air terjadi di berbagai kecamatan dengan ketinggian mulai dari 5 sentimeter hingga 150 sentimeter. 

Latu menjelaskan, terdapat dua faktor utama penyebab banjir di Kota Bekasi. Pertama, kiriman air dari hulu Sungai Cileungsi dan Cikeas. Kedua, curah hujan tinggi yang bersifat ekstrem seperti yang terjadi saat ini. 

“Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Kota Bekasi tidak diimbangi dengan pembangunan drainase yang memadai. Baik di tingkat lingkungan permukiman maupun di sepanjang jalan utama, kondisinya masih jauh dari kata ideal,” ucapnya dalam keterangan resmi, Jumat (23/1/2026).

Ia menambahkan, Kota Bekasi sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Drainase. Regulasi tersebut mengatur aspek perencanaan, pemeliharaan, hingga sanksi bagi pelanggar, dengan tujuan menciptakan lingkungan bebas genangan dan sehat.

Namun, menurutnya, implementasi perda tersebut belum sepenuhnya menjadi perhatian pemerintah kota. 

“Kalau kita lihat kondisi saat ini, pembangunan drainase yang mengacu pada perda tersebut belum maksimal. Faktanya, Kota Bekasi masih belum terbebas dari banjir,” tegasnya. 

Latu menekankan bahwa arah pembangunan Kota Bekasi seharusnya lebih berfokus pada penanggulangan banjir, karena masalah ini menjadi pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan. 

“Kita memang membutuhkan pembangunan untuk mempercantik Kota Bekasi, seperti taman dan destinasi wisata baru, termasuk wisata air. Namun jangan lupa, masalah mendasar kita adalah banjir. Ini menjadi momok bagi masyarakat, menimbulkan trauma psikologis, serta kerugian material dan immaterial yang tidak sedikit,” katanya. 

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah Kota Bekasi agar menjadikan penanggulangan banjir sebagai prioritas utama pembangunan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan sistem drainase, pembangunan polder air, maupun perencanaan lain yang mendukung penyelesaian masalah banjir. 

“Harapannya, di akhir masa pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, masalah banjir sudah dapat diatasi dengan baik. Itu menjadi harapan kita bersama,” pungkasnya. 

Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki fase transisi dari musim hujan menuju musim kemarau sejak akhir Februari hingga awal Maret 2026. 

“Berdasarkan proyeksi kami, sekitar pertengahan Maret mayoritas wilayah Indonesia sudah beralih dari musim hujan ke musim kemarau,” ujar Guswanto dalam keterangan resmi yang dirilis Kamis (22/1/2026) kemarin. (Yud).