Jajaran Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. PALAPA POS/Yudha.

Bounding Demokrasi: PDI Perjuangan Pertahankan Pemilihan Kepala Daerah oleh Rakyat

KOTA BEKASI – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat dan memantik perdebatan luas di tengah masyarakat. 

Sejumlah partai politik (parpol) selain PDI Perjuangan menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut. Namun, PDI Perjuangan secara tegas menolak. 

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partainya menolak setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. 

“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis, melainkan sikap ideologis, konstitusional, dan historis,” ujar Megawati dalam pidato penutupan Rakernas I PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026) kemarin.

Sejalan dengan sikap tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, Tri Adhianto, menilai pengembalian mandat pemilihan kepala daerah ke legislatif sama saja dengan merampas hak konstitusional warga negara. 

Tri menegaskan sikapnya sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, yang menginginkan pemimpin daerah lahir dari pilihan rakyat secara langsung. 

“Sikap PDI Perjuangan jelas. Ini bagian dari hak konstitusional. Prinsipnya, rakyat harus bisa berperan dan menentukan,” kata Tri Adhianto, Jumat (16/1/2026). 

Menurutnya, pesta demokrasi merupakan momentum ikatan emosional antara pemimpin dengan masyarakat. Jika pemilihan dilakukan hanya oleh segelintir anggota dewan, esensi keterlibatan publik akan hilang. 

Sebagai kader partai berlambang banteng, Tri menegaskan dirinya berpegang pada prinsip sami’na wa atho’na (kami mendengar dan kami taat) terhadap keputusan partai yang berpihak pada rakyat. 

“Apapun yang sudah ditetapkan partai, sami’na wa atho’na. Pemilihan kepala daerah ini membutuhkan kajian mendalam, berbicara makro jangka panjang, bukan sekadar teknis,” tegasnya. 

Tri juga enggan berspekulasi lebih jauh mengenai skenario politik jika wacana tersebut benar-benar diterapkan. Baginya, prioritas saat ini adalah membuktikan kinerja nyata. 

“Hari ini prinsipnya kita bekerja dulu, membuktikan apa yang bisa kita optimalkan untuk masyarakat,” pungkasnya. (Yud).

Previous Post Pelayanan Publik Kota Bekasi Diakui Secara Nasional
Next PostBeny Surya Nahkodai IKA PMII Kota Bekasi, Dorong Kolaborasi Alumni Lintas Generasi