JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap langkah-langkah yang dilakukan Kapolri dalam menertibkan peredaran serta penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Menurut Nyoman, dirinya pernah berdiskusi langsung dengan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Kamis (29/10/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam agenda audiensi dengan pimpinan Badan Legislasi DPR RI terkait usulan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam pertemuan itu, Nyoman menilai Suyudi tidak hanya memahami secara mendalam berbagai persoalan dan dinamika jaringan peredaran narkoba, tetapi juga memiliki keseriusan yang tinggi dalam upaya penanggulangannya.

"Saya melihat beliau sangat menguasai persoalan terkait lika-liku jaringan narkoba. Yang lebih penting, beliau memiliki niat dan komitmen yang sungguh-sungguh dalam penanggulangan narkoba," ujar Nyoman.

Ia menilai komitmen tersebut mulai terlihat setelah hampir satu bulan Suyudi menjabat sebagai Kapolri. Sebagai mitra kerja Kepolisian di Komisi III DPR RI, Nyoman mengatakan pihaknya mendukung upaya pembenahan yang dilakukan institusi Polri, khususnya dalam pemberantasan narkotika.

Lebih lanjut, Nyoman menegaskan bahwa pimpinan kepolisian di daerah yang dinilai tidak serius menangani kasus penyalahgunaan narkoba sudah sepatutnya dievaluasi.

Ia juga mendorong tindakan tegas terhadap oknum aparat yang terbukti terlibat dalam jaringan narkoba maupun mereka yang memanfaatkan kasus narkotika untuk kepentingan pribadi.

"Kapolres yang tidak serius menindak penyalahgunaan narkoba sebaiknya memang diganti. Selain itu, oknum polisi yang terlibat jaringan narkoba maupun yang memanfaatkan kasus narkoba untuk kepentingan materi harus ditindak tegas," tegasnya.

Nyoman berharap langkah-langkah pembenahan yang dilakukan Kapolri dapat semakin memperkuat upaya pemberantasan narkotika dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. (Yud).