KOTA BEKASI - Rencana relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Baru, Bekasi Timur, kembali menuai sorotan. Pemindahan pedagang dinilai belum diiringi dengan kesiapan fasilitas yang memadai, sehingga memicu keresahan di lapangan.

Merespons polemik tersebut, Komisi III DPRD Kota Bekasi melayangkan ultimatum keras kepada PT Mitra Patriot (PTMP) dan dinas terkait. Mereka menuntut agar seluruh sarana dan prasarana di lokasi baru segera dituntaskan dalam waktu singkat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menegaskan bahwa solusi bagi pedagang tidak bisa hanya berupa janji. Pemerintah harus membuktikan bahwa lokasi relokasi benar-benar layak digunakan.

"Kalau mereka (PTMP) minta satu bulan, kita minta satu minggu. Karena kita ingin semuanya berjalan dengan baik,” tegas Arif seusai memimpin rapat dengar pendapat, Kamis (03/09/26).

Fokus pada Infrastruktur Penunjang

Dalam rapat yang menghadirkan PTMP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Bagian Hukum Pemkot Bekasi, Arif menyoroti pentingnya aksesibilitas pasar. Ia mendesak agar lift dan eskalator segera disiapkan demi mendukung aktivitas bongkar muat pedagang sekaligus kenyamanan konsumen.

“Pemerintah jangan hanya memindahkan, tetapi tidak menyiapkan segala sesuatunya. Ini saya rasa tidak adil,” tambahnya.

Data Relokasi PKL

PTMP memaparkan bahwa proses sosialisasi telah menyasar sekitar 300–400 PKL yang sebelumnya berjualan di Jalan Juanda dan Jalan M. Yamin. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen pedagang disebut sudah bersedia pindah. Namun, sebagian lainnya masih menolak karena meragukan kesiapan infrastruktur di lokasi baru.

Rencana Sidak DPRD

Untuk memastikan komitmen pengelola, Komisi III berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Baru. Langkah ini diambil guna memastikan fasilitas yang dijanjikan benar-benar tersedia di lapangan.

“Kami akan pastikan apa yang disampaikan PTMP itu benar-benar ada di lapangan. Jangan hanya di pembahasan rapat saja,” pungkas Arif. (Yud).