KOTA BEKASI – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kota Bekasi, kepemimpinan Ketua DPD Golkar, Ade Puspitasari, kembali menuai sorotan keras.

Sejumlah kader menilai gaya kepemimpinan Ade tidak mencerminkan semangat demokrasi partai, melainkan menyerupai perusahaan keluarga yang dijalankan secara sewenang-wenang.

Kader Golkar Medan Satria sekaligus Ketua PK, H. Suryo Harjo, menyatakan kekecewaannya atas pola kepemimpinan yang dianggap penuh intervensi.

Ia menuturkan bahwa surat permohonannya diabaikan, bahkan muncul kabar dirinya akan digantikan melalui mekanisme Plt.

"DPD Golkar Kota Bekasi seolah dijadikan perusahaan milik keluarga. Ketua bertindak semaunya, menekan dan mengintervensi pengurus PK demi kepentingan pribadi menjelang Musda," tegas Suryo, Minggu (27/9/2026).

Menurutnya, praktik intervensi semacam itu bukan hanya merusak mekanisme organisasi, tetapi juga menggerus kepercayaan kader terhadap kepemimpinan partai.

"Golkar itu milik bersama, bukan milik segelintir orang. Kalau gaya kepemimpinan seperti ini terus dipertahankan, maka wibawa partai akan runtuh di mata masyarakat," tambahnya.

Musda Jadi Titik Uji

Musda mendatang dipandang sebagai ujian krusial bagi Golkar Kota Bekasi. Momentum ini akan menentukan apakah partai mampu keluar dari bayang-bayang kepemimpinan yang dinilai otoriter, atau justru semakin terjebak dalam pola kepentingan pribadi.

Terlebih dirinya menuntut adanya pembaruan menyeluruh supaya Partai Golkar Kota Bekasi kembali solid dan dipercaya oleh publik.

"Kami berharap Musda kali ini benar-benar menjadi titik balik. Golkar harus kembali ke jalur demokratis, bukan sekadar alat kepentingan keluarga," pungkas Suryo.