KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Desa Muktiwari menggelar musyawarah tertutup terkait pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sabtu (25/4/2026), menyusul protes warga terhadap daftar pemilih tetap (DPT) yang dinilai belum transparan.

Rapat tersebut dihadiri unsur pemerintah desa, panitia pemilihan BPD, tokoh masyarakat, aparat TNI-Polri, serta perwakilan warga yang sebelumnya menyampaikan keberatan.

Di luar ruangan, puluhan warga memadati area kantor desa untuk menunggu sekaligus mengawal hasil keputusan yang dianggap krusial bagi jalannya demokrasi di tingkat desa.

Syarifudin Hidayat, akrab disapa Ega, salah satu perwakilan warga dalam musyawarah, menyampaikan bahwa forum akhirnya mencapai kesepakatan penting, yakni perlunya revisi terhadap data DPT yang telah diumumkan panitia.

“Disepakati bahwa data DPT harus direvisi. Mekanisme pemilihan juga diubah, di mana setiap RT diwajibkan bermusyawarah dengan warganya untuk menentukan perwakilan pemilih,” ujar Ega.

Ia menambahkan, proses tersebut harus dilengkapi dokumen resmi seperti notulen kesepakatan, daftar hadir, surat pernyataan, hingga berita acara yang mencantumkan identitas pemilih, termasuk KTP. Hasil musyawarah di tingkat RT kemudian akan dibawa ke RW sebagai dasar penetapan perwakilan yang sah.

Menurut Ega, langkah ini diambil untuk memastikan pemilihan berjalan lebih transparan dan melibatkan partisipasi langsung warga, berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang dinilai kurang melibatkan musyawarah di akar rumput.

Sementara itu, Kepala Desa Muktiwari, Bahrudin, mengakui adanya kekurangan dalam proses sebelumnya yang memicu protes warga.

Ia menyebut keputusan mengambil alih jalannya musyawarah merupakan upaya meredam konflik sekaligus mencari solusi bersama.

“Memang ada komplain terkait data calon dan DPT yang dianggap tidak transparan. Karena itu, saya mengambil inisiatif memfasilitasi musyawarah antara panitia dan warga,” jelas Bahrudin.

Ia menegaskan, melalui dialog terbuka tersebut berbagai persoalan yang sempat memicu ketegangan akhirnya dapat diurai.

“Alhamdulillah, kita sudah menemukan titik temu. Musyawarah berjalan aman dan kondusif, serta menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima bersama,” imbuhnya.

Meski demikian, warga menegaskan akan terus mengawal proses revisi dan pelaksanaan pemilihan BPD ke depan agar benar-benar berjalan sesuai prinsip transparansi dan keadilan.

Musyawarah ini menjadi titik balik penting bagi Desa Muktiwari, sekaligus ujian nyata bagi komitmen pemerintah desa dalam menjaga kepercayaan publik di tengah sorotan warganya sendiri. (RED).