KOTA BEKASI – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi menggelar Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026 di Aula Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Senin (29/6/2026).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah terkait penyelenggaraan statistik sektoral sekaligus mendukung pelaksanaan EPSS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Sosialisasi diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sebagai produsen data statistik sektoral. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas tata kelola data sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Acara diawali dengan registrasi peserta, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama, serta laporan panitia yang disampaikan Kepala Bidang Statistik Diskominfostandi Kota Bekasi, Chaerul Azis. Ia menegaskan, sosialisasi EPSS merupakan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai indikator penilaian EPSS agar setiap perangkat daerah mampu menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Plt. Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi, Jaya Eko Setiawan, dalam sambutannya menekankan pentingnya data sebagai aset strategis pemerintahan.

“Sinergi seluruh perangkat daerah diperlukan untuk menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas sebagai dasar kebijakan pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, EPSS bukan sekadar peningkatan indeks, tetapi momentum membangun budaya pengelolaan data yang lebih baik demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis data.

Diskominfostandi menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi, yakni Robert Ronytua Pardosi dan Minto Setiyo. Pada sesi pertama, Robert membawakan materi.

Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang menekankan pentingnya standar data, metadata, interoperabilitas, serta peran pembina, wali, dan produsen data dalam mewujudkan tata kelola data terintegrasi.

Sesi berikutnya, Minto Setiyo memaparkan materi Kualitas Data Statistik Sektoral. Ia menekankan bahwa kualitas data menjadi faktor krusial dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan, hingga pengambilan keputusan.

Karena itu, perangkat daerah perlu memperhatikan proses pengumpulan, pengolahan, validasi, dan penyajian data agar hasilnya akurat, konsisten, dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan perangkat daerah semakin memahami pelaksanaan EPSS serta mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Dengan demikian, tata kelola data di Kota Bekasi dapat terus diperkuat guna mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan pelayanan publik yang optimal. (ADV).