HUMBAHAS - Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Oloan Paniaran Nababan, bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti sosialisasi nasional terkait piloting digitalisasi bantuan sosial. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dari Ruang Inspirasi Kantor Bupati Humbahas, Kamis (4/12/2025).

Sosialisasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah lembaga strategis dan bertujuan untuk mendukung transformasi penyaluran program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).

Digitalisasi ini diharapkan dapat memperkuat integrasi data, meningkatkan efisiensi proses penyaluran, serta memastikan bahwa penerima manfaat memperoleh layanan dengan lebih cepat, tepat, dan transparan.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam paparannya menekankan pentingnya percepatan digitalisasi bantuan sosial sebagai agenda strategis pemerintah.

Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk memastikan kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu menerima haknya secara adil dan tepat waktu.

“Bantuan sosial adalah tanggung jawab negara untuk melindungi warganya, termasuk mereka yang tidak mampu dan terlantar,” ujar Mendagri.

Namun, ia juga mengakui bahwa penyaluran bantuan sosial masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran dan dinamika data penerima.

Banyak kasus ditemukan, di mana penerima bantuan telah berpindah alamat, berubah status ekonomi, atau bahkan meninggal dunia, namun masih tercatat sebagai penerima aktif.

Untuk mengatasi hal tersebut, Mendagri menegaskan pentingnya menjadikan data Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai basis penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang dikoordinasikan oleh Bappenas dan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa melalui program piloting digitalisasi ini, penyaluran bantuan sosial akan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan berkeadilan.

Tahap awal program ini akan diluncurkan dalam waktu dekat di 32 kabupaten/kota yang telah lolos seleksi Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, peluncuran akan diperluas ke tingkat provinsi.

“Targetnya, pada Oktober 2026 mendatang, digitalisasi bantuan sosial sudah mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia,” ujar Luhut. (Hengki).