KOTA BEKASI – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menggelar pendidikan politik lingkungan hidup secara serentak bagi kader di seluruh Indonesia melalui gerakan bertajuk “Merawat Pertiwi” dalam rangka memperingati Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026. Di Kota Bekasi, kegiatan dipusatkan di kawasan Danau Duta Harapan, Kecamatan Bekasi Utara, Sabtu (14/11/2026).

Aksi tersebut diikuti jajaran pengurus partai mulai tingkat cabang hingga ranting dan dihadiri langsung Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, bersama Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, Tri Adhianto.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan gerakan tersebut menjadi upaya membangun budaya pengelolaan sampah yang dimulai dari tingkat rumah tangga.

“Lewat Gerakan Merawat Pertiwi ini, kita menghadirkan gerakan kebudayaan untuk memilah sampah dari rumah tangga. Lebih dari 40 persen sampah merupakan sampah organik. Jika dipisahkan sejak dari sumbernya dan sampah anorganik juga dipilah, maka proses daur ulang dapat berjalan melalui berbagai mekanisme, termasuk bank sampah,” kata Hasto.

Hasto juga mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Tri Adhianto yang memberikan insentif kepada lingkungan RW dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah.

Menurutnya, kegiatan penghijauan dan pembersihan kawasan perairan yang dilakukan kader partai menjadi bagian dari komitmen menjaga kelestarian lingkungan di tengah meningkatnya ancaman kerusakan alam akibat aktivitas manusia.

Selain persoalan sampah, Hasto menegaskan komitmen PDI Perjuangan dalam mengawal kebijakan tata ruang yang berkelanjutan.

“PDI Perjuangan mempelopori politik tata ruang yang baik. Sawah-sawah produktif tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Lahan pertanian harus dilindungi sebagai sawah abadi. Pada saat yang sama, kesejahteraan petani juga harus ditingkatkan melalui perbaikan kualitas pertanian dan penguatan ekonomi rumah tangga petani,” ujarnya.

Fokus Reduksi Sampah dari Hulu

Menindaklanjuti arahan DPP, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan gerakan tersebut merupakan implementasi instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan melalui penanaman pohon dan pengurangan timbulan sampah.

Menurut Tri, persoalan sampah masih menjadi tantangan besar bagi Kota Bekasi, terutama karena tingginya beban yang harus ditanggung Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

Ia menyebut kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai risiko lingkungan, mulai dari longsor saat musim hujan hingga ancaman kebakaran akibat akumulasi gas metana pada musim kemarau.

“Tahun depan target kita 1.500 ton sampah bisa tertangani. Namun masih ada sekitar 300 ton yang harus direduksi agar tidak terus membebani Bantar Gebang. Kuncinya adalah menyelesaikan sampah dari hulunya, baik di lingkungan rumah tangga maupun tempat usaha,” kata Tri yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bekasi.

Sebagai langkah konkret, DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi membangun fasilitas pengolahan sampah organik mandiri melalui TEBA (Tempat Evaluasi Buang Asal) di kawasan Danau Duta Harapan. Sebanyak delapan unit sarana pengolahan disiapkan untuk mengolah sampah dedaunan yang selama ini langsung dibuang ke TPA.

“Daun-daun yang dihasilkan tidak perlu lagi diangkut ke Bantar Gebang. Cukup dimasukkan ke lokasi TEBA yang telah disediakan, kemudian diberi cairan pengurai hingga menjadi kompos. Program serupa juga dijalankan secara serentak oleh pengurus partai di tingkat PAC,” jelasnya.

Tri menambahkan, penataan kawasan Danau Duta Harapan yang dibarengi dengan peningkatan fasilitas pendukung telah menjadikan lokasi tersebut sebagai ruang publik sekaligus destinasi wisata lingkungan yang semakin diminati masyarakat.

Pengunjung tidak hanya berasal dari Kota Bekasi, tetapi juga dari wilayah sekitar seperti Tambun, Babelan, hingga Jatisampurna.

Melalui gerakan edukasi lingkungan tersebut, ia berharap muncul dampak ekonomi yang lebih luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga penguatan ekonomi kerakyatan berbasis pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. (Yud).