Ketua DPR Puan Maharani. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan dominasi partai koalisi pemerintah di tubuh DPR tidak akan menyebabkan mereka susah mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.

"Kami harus menolak atau mengkritisi untuk memberikan solusi jika kebijakannya tidak pro-rakyat. Ini yang paling penting. Mengkritisi untuk memberikan solusi," kata Puan Maharani, di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Puan mengatakan hubungan antara eksekutif dan legislatif itu sebenarnya harus dilakukan untuk bangsa dan kesejahteraan rakyat. Agar rakyat itu bisa merasakan apa saja yang menjadi program-program pemerintah.

Legislatif juga harus memberikan dukungan selama program-program yang dilakukan pemerintah itu pro rakyat, untuk rakyat, dan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. "Legislatif itu kan tugasnya melakukan pengawasan kebijakan terhadap program yang akan dilakukan oleh eksekutif," ujar Puan.

Puan merasa semua tugas itu bisa dilakukan dalam dinamika yang terjadi selama ini di DPR. Ia juga mengatakan masih ada partai politik yang berada di luar pemerintahan. Dominasi partai koalisi dengan pemerintah (pro pemerintah) itu sebenarnya tidak masalah selama bisa bergotong royong, saling menghargai, dan menghormati, untuk rakyat.

Puan mengatakan Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dengan penduduknya yang kurang lebih 270 juta merupakan wilayah yang sangat besar. Persoalan dari tahun ke tahun akan semakin rumit karena pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, efek globalisasi dan lain-lain itu akan berpengaruh.

Karena itu dibutuhkan lembaga eksekutif yang kuat, yang bisa bekerja sama secara kebijakan dengan lembaga legislatif yang ada di DPR untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang dibuat nanti bisa menyejahterakan rakyat.

"Kalau kami yang katanya bersama pemerintah, akan tetap melakukan kritik namun juga memberikan solusi. Kalau ada yang tidak setuju, monggo saja, dinamika itu biasa dilakukan dalam proses di DPR. Namun yang kami kritisi itu kebijakannya, untuk apa dan seperti apa harus kami kritisi," kata Puan. (red)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

DPC PDI Perjuangan Taput Buka Penjaringan Balon Bupati - Wabup Taput 2024 -2029

TAPANULI UTARA - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) membuka pendaftaran  penjaringan bakal calon (Balon) B

Tri Adhianto Siap Jadi Wali Kota Bekasi, Ini Buktinya

KOTA BEKASI - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi akan berlangsung pada November 2024 mendatang. Setiap partai politik mulai mempersiapkan kader terbaik untuk berkon

Mantap...Nikson Nababan Masuk Bursa Balon Gubernur Sumatera Utara

TAPANULI UTARA - Menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara, banyak para politisi dan tokoh mulai menampilkan dirinya. Terlebih, Ketua DPC PDI Perjuangan

Calon Wali Kota Harus Punya Chemistry, Sholihin : Saya Punya Hubungan Baik Dengan Siapapun

KOTA BEKASI -  Warga Kota Bekasi akan memilih calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Pilkada 2024 yang berlangsung pada November mendatang. Munculnya beberapa kandidat Ca

Mencari Partai Koalisi, Tri Adhianto Mulai Lakukan PDKT

KOTA BEKASI - Pergerakan perpolitikan di Kota Bekasi masih terbilang dinamis hingga saat ini, meski kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 terbilang sudah dekat.

Usai Tidak Menjabat Kepala Daerah, Relawan Dukung Tri Adhianto Ikut Pilkada

KOTA BEKASI - Usai tidak menjabat sebagai kepala daerah, Tri Adhianto sepertinya akan di calonkan kembali menjadi Wali Kota Bekasi Periode 2024-2029. Pasalnya