Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. PALAPA POS/Istimewa
JAKARTA - Kaum milenial, Rizka Ananda (Nanda) dan Gifari Shadad Ramadhan, mengadukan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan terhadap ulama sepuh PPP Kiai Haji Maimun Zubair (Mbah Moen).
Nanda memandang permintaan maaf Fadli Zon tidak menyelesaikan masalah karena bukannya tulus meminta maaf, melainkan menuduh orang lain sebagai pelakunya.
"Sebelumnya, Bapak yang terhormat Fadli Zon tegas menyatakan tidak mau meminta maaf. Sekarang ia minta maaf, tetapi menuduh ada yang menggoreng isu ini. Jujur kami ini bingung, sebenarnya mau beliau itu apa?," katanya dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Nanda membenarkan pendapat Fadli Zon bahwa semua pihak layaknya menghormati Mbah Moen seperti anak muda menghormati orang yang lebih tua. Akan tetapi, dia tidak melihat ketulusan politikus Gerindra tersebut ketika menyampaikan permohonan maaf.
"Padahal, bagi saya pribadi, Mbah Moen bukan hanya tokoh agama Islam, tetapi juga guru bangsa yang mengajarkan kita hidup rukun beragama. Saya pribadi sebagai seorang nonmuslim pun juga sangat menghormati beliau," kata Nanda.
Gifari Shadad Ramadhan membenarkan bahwa pengaduan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan keresahan publik. Akan tetapi, dia tidak ingin orang merespons persoalan ini dengan cara yang samaa yang menurutnya jauh dari sopan santun, apalagi sebagai publik figur.
Dengan alasan apa pun, dia merasakan bahwa yang dilakukan Fadli Zon sudah sangat meresahkan dan pihaknya menentang itu. Akan tetapi, pihakn ya juga tidak ingin menyindir, memaki, dan menuduh di medsos seperti Fadli Zon.
"Oleh karena itu, kami menempuh jalur yang kami pikir sudah seharusnya. Sebagai negara hukum, kami memilih jalur hukum," kata Gifari.
Nanda juga meminta Polri untuk menindaklanjuti persoalan ini dan memberikan kepastian hukum. "Jika memang yang dilakukan Bapak yang terhormat Fadli Zon ini baik, jangan salahkan kalau kaum milenial juga nanti melakukan hal yang sama di ruang public," ujarnya.
Sebaliknya, lanjut dia, jika yang dilakukan itu salah, pihaknya mohon penegak hukum untuk segera menindak tegas. "Kami hanya butuh kepastian hokum," katanya.
Keduanya menjelaskan bahwa aduan tersebut juga ditembuskan ke Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (ant)
Comments
Leave a Comment