KOTA BEKASI - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Kota Bekasi harus segera dilakukan audit lantaran dianggap belum berkontribusi untuk meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (28/4/2025).

Terlebih, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi saat ini sedang melaksanakan pemilihan 2 Dirut BUMD yang dianggap kinerjanya jauh diatas maksimal.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi Misbahudin, meminta Walikota Bekasi untuk fokus memantau secara langsung pelaksanaan pemilihan 2 Dirut PT. Mitra Patriot dan Sinergi Patriot agar lebih profesional

"Saya mengapresiasi langkah Walikota Bekasi untuk melakukan audit terlebih dahulu terhadap 2 BUMD sebelum melaksanakan rekrutmen Direktur Utama secara profesional dan transparan," ucap Bang Misbah sapaan akrabnya yang juga Ketua Fraksi Gerindra Kota Bekasi.

Sarwin Edi Saputra yang juga Anggota Banggar DPRD Kota Bekasi berencana akan menyuarakan audit secara menyeluruh BUMD di Kota Bekasi.

"Kami mendukung rencana audit PT Mitra Patriot dan PT Sinergi Patriot. Namun ini harus menjadi momentum untuk memeriksa semua BUMD, termasuk PD Migas dan BPRS," tegas Sarwin yang juga Ketua Fraksi Golkar Solidaritas DPRD Kota Bekasi.

Hal serupa juga diutarakan Anggota Banggar DPRD Kota Bekasi Fraksi PKB, Ahmadi. Dirinya menyoroti kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini masih minim untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah.

"Setiap satu sen penyertaan modal harus dipertanggung jawabkan karena ini uang rakyat. Yang saya dengar selama ini BUMD sudah ga sehat tapi terus disuntik anggaran, jangan-jangan jadi ajang bancakan buat elit selama ini," ucap Bang Madong sapaan akrabnya.

Tak hanya itu, Anggota Banggar Kota Bekasi Nawal Husni juga menyarankan inspektorat untuk bersikap independen guna mengevaluasi dan mengaudit kinerja BUMD yang dianggap belum mampu berkontribusi nyata ke masyarakat maupun ke pemerintah

Politisi PPP Kota Bekasi ini juga meminta Inspektorat memverifikasi kompetensi auditor serta keabsahan data.

"Kalau auditor tidak independen atau datanya manipulatif, harus ada tindakan tegas," ujar Bang Nawal sapaan akrabnya.

Para anggota BANGGAR DPRD Kota Bekasi sepakat bahwa audit harus segera dilakukan sebelum penyusunan APBD berikutnya. Mereka juga meminta Pemkot lebih transparan dalam mengumumkan hasil audit kepada publik. (Yud).