Komisioner Bidang Data dan Informasi KPAD Kota Bekasi Firli Zikrillah (kanan). PALAPA POS/ Yudha

BEKASI - Menyikapi persoalan salah seorang siswi SMP Bani Taqwa diduga dilarang mengikuti Penilaian Tengah Semester (PTS) lantaran belum membayar uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah, Komisioner Bidang Data dan Informasi KPAD Kota Bekasi Firli Zikrillah menjelaskan hal tersebut tidak perbolehkan karena akan mempengaruhi psikologis anak, Kamis (29/9/2022).

“Kalau melihat fenomena yang ada pasti memiliki kecenderungan si anak tersebut mengalami traumatik, tertekan dan diskriminasi tersendiri. Tapi perlu ada pendalaman saat kondisi awal,”katanya saat dihubungi palapapos.co.id.

Secara kelembagaan, Firli pun menyatakan sangat prihatin atas kejadian tersebut. Terlebih saat ada problematika antara anak dan sekolah yang menjadi korban adalah anak.

Kata dia, mengacu Undang-undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 menjelaskan, bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

“Tidak ada dasar hukum atau alasan yang membuat sekolah memberikan skorsing kepada anak dengan melarang mengikuti Penilaian Tengah Semester (PTS) lantaran belum membayar uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah. Sementara negara sudah menjamin sistem wajib belajar 13 tahun terhitung dari jenjang PAUD,”ucapnya.

Lebih lanjut ia pun menghimbau agar pihak sekolah yang menemukan kendala administrasi persoalan anak tidak melibatkan anak.

“Harus dipisahkan antara ranah orang tua dengan sekolah, jangan libatkan sama sekali siswi atau anaknya. Kami pun KPAD akan memfasilitasi wali murid tersebut dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Nanti kan dinas terkait bisa melakukan survey apakah secara ekonomi layak dibantu oleh negara, dan tinggal diurus saja mekanismenya, apakah melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau semacam nya,”pungkasnya.

Penulis : Yudha 

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Pasca Bom Bandung, Polres Metro Bekasi Kota Lebih Diperketat

BEKASI - Polres Metro Bekasi Kota akan lakukan pemeriksaan ketat terhadap masyarakat yang masuk maupun keluar Polres Metro Bekasi Kota. Hal tersebut dikatakan Kasie Humas Polr

Dari Bangkrut Jadi Untung, PT Migas (Perseroda) Di Tangan Dingin Dirut Milenial

BEKASI – Direktur Utama Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PT Minyak dan Gas Bumi, Apung Widadi beberkan sejarah singkat terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD

Sisa Pesangon Mantan Buruh PT SDT Sudah Dibayar

BEKASI - Proses pendampingan hukum yang dilakukan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Bekasi melalui Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) kepada mantan buruh

Terkait Pelecahan Seksual, Anggota Komisi IV: Kepala Sekolah Harus Bertanggungjawab

BEKASI - Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Enie Widhiastuti akan memanggil Dinas Pendidikan Kota Bekasi, terkait kelalaian yang dilakukan kepala sekolah tempat mengajar ters

Landmark Berubah Warna Menjadi Merah, DBMSDA : Tidak Ada Unsur Politik

BEKASI - Terlihat ada yang aneh landmark yang berlokasi di Jalan A.Yani Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi karena berubah warna menjadi merah. Kendati demikian, Sekretaris

Kasus Pelecehan Seksual Belum Ditangkap, Enie Widhiastuti Akan Turunkan Kuasa Hukum

BEKASI - Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di salah satu Sekolah Dasar Negeri, Kecamatan Jatiasih hingga saat ini tak kunjung usai. Hal tersebut sangat disayan