Ilustrasi

BEKASI - Beredar kabar bahwa SMP Bani Taqwa yang beralamat di Jl. Akasia Raya, Pondok Hijau Permai, Kota Bekasi diduga melarang salah satu murid mengikuti Penilaian Tengah Semester (PTS) lantaran belum membayar uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah, Rabu (28/9/2022).

Hal itu disampaikan wali murid berinisial PD kepada wakil rakyat dan wartawan. Dia menjelaskan, saat ini anak nya dilarang mengikuti PTS dengan alasan belum membayar tunggakan sebesar Rp 2,8 juta. Dengan adanya larangan menurut PD, dia terpaksa untuk dirumahkan atas saran dari pihak sekolah.

“Jadi pihak SMP Bani Taqwa melarang anak saya, untuk mengikuti Penilaian Tengah Semester (PTS). Harus ada pemasukan uang sebesar Rp1,2 juta dari bayaran SPP Rp2,8 juta. Sementara suami saya saat ini tak punya uang terpaksa sekolah merumahkan anak saya dua minggu,”katanya saat mengunjungi kediaman anggota DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak.

Lebih lanjut wanita yang bertempat tinggal di RT 03 RW 12 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur itu berharap agar pihak sekolah memberikan keringan, agar anak nya bisa mengikuti PTS yang diselenggarakan SMP Bani Taqwa.

“Saya sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah. Dia meminta membayar sebesar Rp 220 ribu untuk PTS dan SPP. Namun pihak sekolah tetap kekeh untuk membayar Rp1,2 juta,”tuturnya.

Penulis : Yudha

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Pasca Bom Bandung, Polres Metro Bekasi Kota Lebih Diperketat

BEKASI - Polres Metro Bekasi Kota akan lakukan pemeriksaan ketat terhadap masyarakat yang masuk maupun keluar Polres Metro Bekasi Kota. Hal tersebut dikatakan Kasie Humas Polr

Dari Bangkrut Jadi Untung, PT Migas (Perseroda) Di Tangan Dingin Dirut Milenial

BEKASI – Direktur Utama Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PT Minyak dan Gas Bumi, Apung Widadi beberkan sejarah singkat terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD

Sisa Pesangon Mantan Buruh PT SDT Sudah Dibayar

BEKASI - Proses pendampingan hukum yang dilakukan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Bekasi melalui Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) kepada mantan buruh

Terkait Pelecahan Seksual, Anggota Komisi IV: Kepala Sekolah Harus Bertanggungjawab

BEKASI - Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Enie Widhiastuti akan memanggil Dinas Pendidikan Kota Bekasi, terkait kelalaian yang dilakukan kepala sekolah tempat mengajar ters

Landmark Berubah Warna Menjadi Merah, DBMSDA : Tidak Ada Unsur Politik

BEKASI - Terlihat ada yang aneh landmark yang berlokasi di Jalan A.Yani Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi karena berubah warna menjadi merah. Kendati demikian, Sekretaris

Kasus Pelecehan Seksual Belum Ditangkap, Enie Widhiastuti Akan Turunkan Kuasa Hukum

BEKASI - Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di salah satu Sekolah Dasar Negeri, Kecamatan Jatiasih hingga saat ini tak kunjung usai. Hal tersebut sangat disayan