Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana (IST)

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

"Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Sebelumnya hingga Kamis, 17 Oktober 2019 atau 30 hari sejak rapat paripurna DPR pada 17 September 2019 yang mengesahkan revisi UU KPK, tidak ada pihak yang menyampaikan bahwa revisi tersebut sudah resmi diundangkan.

Padahal menurut Pasal 73 ayat (2) UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan, dan UU KPK versi revisi otomatis berlaku pada 17 Oktober 2019.

Namun salinan UU No 19 tahun 2019 itu, menurut Widodo, masih belum dapat disebarluaskan karena masih diteliti oleh Sekretariat Negara.

"Salinan UU masih diotentifikasi oleh Sekretariat Negara. Setelah itu baru kita publikasikan di website," tambah Widodo.

KPK sebelumnya mengidentifikasi 26 hal yang berisiko melemahkan KPK dalam revisi UU KPK tersebut.

Poin pelemahan itu misalnya KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif yang akan mengurangi independensi KPK, pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga ada resiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya.

Selanjutnya bagian yang mengatur bahwa pimpinan adalah penanggungjawab tertinggi dihapus; Pimpinan KPK bukan lagi Penyidik dan Penuntut Umum sehingga akan beresiko pada tindakan-tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas penindakan; Dewan Pengawas lebih berkuasa daripada Pimpinan KPK, namun syarat menjadi pimpinan KPK lebih berat dibanding Dewan Pengawas. (red)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Densus 88 Dan CTOC Dalami Kasus Terduga Pelaku Teroris Di Bali

DENPASAR  - Densus 88 dan Counter Transnational and Organized Crime (CTOC) Polda Bali sedang mendalami pemeriksaan atas kasus dua orang terduga pelaku teroris yang berada di wilayah Ba

Polri: Enam Anggota Polisi Terperiksa Kasus Penembakan Mahasiswa

KENDARI -Tim investigasi Mabes Polri memeriksa enam personel jajaran Polda Sulawesi Tenggara yang diduga melakukan kesalahan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan unjuk rasa ya

Sebut Mahasiswa Diperlakukan Tidak Etis, Polisi Somasi Ananda Badudu

JAKARTA - Subdirektorat Reserse Mobil (Resmob) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya akan melayangkan somasi kepada Ananda Badudu lantaran menyebut para mahasiswa

KPK Surati Jaksa Agung Minta Bantuan Hadirkan Enam Jaksa

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat ke Jaksa Agung untuk meminta bantuan menghadirkan enam jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah sebag

MK Akan Gelar Putusan Akhir Perkara Sengketa Pileg

JAKARTA  - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan akhir untuk 202 perkara sengketa hasil Pileg 2019, mulai Selasa (6/8) hingga Jumat (9/8).

&

Teroris Bogor Target Ledakkan Bom di Depan Gedung KPU Pada 22 Mei

JAKARTA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa teroris yang ditangkap pada Jumat (17/5/2019) di Bogor,

'Ratu Narkoba' Ajukan Keringanan Hukuman ke Majelis Hakim PN Tebing Tinggi

TEBINGTINGGI - Terdakwa kasus kepemilikan narkotika, Bintang Klara Siregar yang disebut-sebut sebagai ‘Ratu Narkoba’ di Kota Tebing Tinggi meminta keringanan hukuman at

Index