Presiden RI Joko Widodo bersama putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, di Warung Makan Ayam Goreng Mbah Karto Tembel, Jalan Jaksa Agung Raya Suprapto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. PALAPA POS/Istimewa

SEMARANG - Politikus Iqbal Wibisono mengatakan, tidak ada salahnya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Surakarta mengincar putra sulung Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wali Kota Surakarta periode 2021-2025.

"Walau Partai Golkar di DPRD Kota Surakarta tidak bisa mengusung sendiri pasangan calon, ada peluang untuk berkoalisi dengan partai lain," kata Iqbal Wibisono, yang juga Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kamis (26/9/2019).

Sebelumnya diwartakan, pada Senin (23/9/2019), Gibran Rakabuming Raka menyerahkan berkas pendaftaran anggota PDI Perjuangan di Kantor DPC PDI Perjuangan Surakarta.

Gibran mendaftar menjadi kader PDI Perjuangan sebagai syarat untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota Surakarta pada Pilkada Serentak 2020.

Jika melihat peta politik di Solo, lanjut Iqbal, hanya PDI Perjuangan yang bisa mengusung bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada pilkada mendatang.

Baca Juga: Gibran Resmi Daftarkan Diri Sebagai Kader PDI Perjuangan

Ia menyebutkan partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih ini pada Pemilu 2019 meraih 30 kursi DPRD Kota Surakarta, atau melebihi sembilan kursi sebagai persyaratan untuk bisa mengusung pasangan calon wali kota/wakil wali kota setempat.

Apabila Gibran tidak diusung PDIP sebagai bakal calon wali kota, menurut Iqbal, ada peluang partai lain, termasuk Partai Golkar peraih tiga kursi DPRD, menjadikan putra mantan Wali Kota Surakarta Joko Widodo itu sebagai peserta Pilkada 2020. Hal ini mengingat masih terdapat 15 kursi.

Dengan demikian, memungkinkan sekali apabila partai di luar PDIP berkoalisi atau bersinergi ingin membangun Kota Surakarta untuk memunculkan pasangan calon.

"Mas Gibran bisa dimunculkan menjadi bakal calon wali kota sebagai jawaban masyarakat Kota Surakarta. Hal ini mengingat Solo butuh pemimpin masa depan yang ideal dan visi keindonesiaan," kata Iqbal yang pernah sebagai Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Ia menegaskan bahwa masa depan bangsa ini membutuhkan tokoh muda yang punya visi ideologis akan masa depan, kreatif, dan profesional. Gibran dinilainya punya itu semua.

"Tidak ada salahnya Partai Golkar Kota Surakarta mempertimbangkannya agar tokoh muda seperti Gibran maju sebagai calon wali kota meski Partai Golkar harus berkoalisai dengan partai-partai lain," katanya.

Pada Pemilu Anggota DPRD Kota Surakarta 2019, kata Iqbal, PDIP meraih 30 kursi, PKS lima kursi, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PAN masing-masing tiga kursi, serta PSI satu kursi. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Bersama Kadisdik, Plt. Ketua TP PKK Studi Tiru Ke SLBN Surakarta

SOLO - Pelaksana tugas (Plt) Ketua TP PKK Kota Bekasi Wiwiek Hargono Tri Adhianto bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi UU Saeful Mikdar dan Plt Ketua DWP Eka Sudarsono

Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan Raih Penghargaan Kepala Daerah Inovatif

SEMARANG - Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Inovatif (KDI) yang diserahkan H. Abdul Halim Iskandar Menteri Desa, Pembangunan Dae

Tingkatkan Inovasi Daerah, Bupati Taput Studi Tiru ke Wonogiri Jateng

JAWA TENGAH - Selain mempererat kerjasama antar Pemerintah Daerah dan peningkatan inovasi,Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan didampingi Ketua DPRD Poltak Pakpahan, Sekda Ind

Pemkab Kudus Siapkan Tempat Isolasi Pemudik

KUDUS - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyiapkan tempat isolasi di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bakalan Krapyak, Kaliwungu untuk pemudik yang nekat pulang di tengah pand

Ganjar Kirim Sukarelawan dan Logistik Rp594 juta

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengirimkan bantuan logistik senilai Rp594 juta beserta 10 orang sukarelawan membantu korban bencana gempa bumi yang mengguncang Provinsi

Gubernur Ganjar Minta ASN Korup Bisa Dipecat

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bakal melayangkan protes sekaligus meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar aparatur sipil negara (ASN)