JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menempatkan pedagang kecil mandiri (PKM) di jembatan Tanah Abang bersamaan dengan pemanfaatannya, yang ditandai dengan "soft launching" jembatan penyeberangan multiguna (JPM) yang terletak di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 100 pedagang dari 446 pedagang yang akan ditempatkan di kios JPM, mendapatkan sosialisasi sekaligus penempatan yang dilakukan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan (KUKMP) Provinsi DKI Jakarta, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan PD Pasar Jaya.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya -yang bertanggung jawab dalam pembangunan JPM- Yoory C Pinontoan menyampaikan pembangunan JPM saat ini mencapai 78 persen dan dapat rampung secara keseluruhan pada akhir Oktober.

"Semua masih 'on the track' (sesuai jadwal), walaupun kami perlu menunda. Awalnya memang ditargetkan selesai 15 Oktober, namun untuk keamanan dan keselamatan semua, termasuk pedagang, kami pastikan rampung seluruhnya pada akhir Oktober, itu sudah siap digunakan," ujarnya.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama Dinas KUKMP Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pengundian kios bagi pedagang kawasan Jatibaru selama tiga hari. Dimulai pada Kamis, 11 Oktober 2018 sampai dengan Sabtu, 13 Oktober 2018.

Sebanyak 650 pedagang yang diundi tersebut terdiri atas pedagang Jalan Jatibaru Raya (tenda) sebanyak 372 orang; pedagang Jl Jatibaru Raya (trotoar) sebanyak 165 orang; pedagang Jl Jatibaru Bengkel (di trotoar/depan pintu keluar Stasiun Tanah Abang Baru) sebanyak 113 orang.

"Dari 650 pedagang yang diundi itu, 446 akan kita tempatkan di JPM. Sisanya, sebanyak 204 pedagang akan ditempatkan di Blok F Pasar Tanah Abang," ujar Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara.

Bayu turut menyampaikan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta juga akan melaksanakan mempelajari atau "assessment" rute eksisting terkait integrasi moda transportasi.

Sementara itu, lanjut dia, Jalan Jatibaru Raya akan kembali dibuka setelah bagian bawah JPM telah steril dari seluruh bahan bangunan, sehingga aman dilalui kendaraan. Sebagai tambahan informasi, para pedagang akan dikenai biaya pelayanan sebesar Rp500 ribu setiap bulan, yang meliputi listrik, keamanan dan kebersihan.

JPM Tanah Abang merupakan jembatan penghubung Stasiun Tanah Abang hingga ke Blok G akan menjadi jembatan antarmoda yang berintegrasi langsung dengan Stasiun Tanah Abang.

Selain itu, nantinya, di dekat pintu keluar Stasiun Tanah Abang yang terletak di bawah flyover Jatibaru akan dipasang Ramp (Jembatan Penghubung) untuk memudahkan pejalan kaki dan kaum difabel pada saat melintasi jembatan penghubung ini.

JPM Tanah Abang dibangun sepanjang 386,4 meter dengan lebar 12,6 meter. Lokasinya tepat berada di atas Jl Jati Baru Raya, dari depan pintu stasiun hingga pasar Blok F melewati pasar Blok G. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Warga Luar Batang Pro-Kontra Tanggapi Penyiapan Karung Pasir

JAKARTA - Sejumlah warga pesisir di kampung Luar Batang Jakarta Utara pro dan kontra menanggapi rencana penyiapan karung pasir untuk menanggulangi rembesan banjir rob di wiayah ter

Normalisasi Kali Ciliwung Terkendala Kewenangan BBWS Ciliwung-Cisadane

JAKARTA - Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Selatan, Holi Susanto menyebutkan normalisasi Kali Ciliwung yang luapannya menyebabkan banjir di daerah Jakarta Timur-Jakarta Selatan t

Warga DKI Harapkan Tarif MRT Rp 5.000-Rp 10.000

JAKARTA - Sejumlah warga DKI Jakarta mengharapkan tarif tiket moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) yang diperkirakan akan rampung pada Maret 2019 itu berkisar Rp 5.000-Rp 10.

Pemprov DKI Akui Tanah Abang Kumuh

JAKARTA - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji tidak menyangkal kawasan perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta Pusat dinilai kumuh sehingga menjadi tantangan tersendir

Polri Benarkan Polres Bogor Larang Silaturahmi Kekhalifahan

JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan tindakan Polres Bogor yang melarang digelar acara Syiar dan Silaturahmi Kekhalifahan Islam Sedunia 1440 Hijriah

Pengamat: Biaya Birokrasi Perizinan Jadi Beban Usaha

JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) M. Nur Sholikin menyatakan biaya birokrasi perizinan pada pemerintahan daerah menjadi beban pengusaha, seperti kasu

Pengamat: Proses Politik Cawagub DKI Korbankan Layanan Publik

JAKARTA - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Rissalwan Habdy Lubis menilai proses politik yang terjadi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra

OJK Cabut Izin BPR Sinarenam Permai Jatiasih

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sinarenam Permai Jatiasih terhitung sejak 8 November 2018.

Kepala OJK Regional 2

DKI Jakarta Mengalami Inflasi Pada Oktober 2018

JAKARTA - Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta menyatakan, Ibu Kota mengalami inflasi sebesar 0,28 persen secara "month to month" (mtm) pada Oktober 2018.

Dir

STNK Diblokir Jika Belum Bayar Tilang Elektronik

JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya akan memberlakukan masa penindakan tilang elektronik atau E- electronic traffic law enforcement (TLE) selama 15 hari, dan jika belum membayar d

Polemik Wagub DKI ‘Matikan Mesin’ PKS

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menyatakan alotnya pembahasan dengan Gerindra soal Wakil Gubernur Ibu Kota hingga menimbulkan polemik, karena "akan memat

151 Keluarga Korban Lion Air Menanti Kepastian Identifikasi DNA

JAKARTA - Sebanyak 151 keluarga dari korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 tujuan Jakarta-Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, sejak Sen

Polda Metro Berencana Tambah Kamera Tilang Elektronik

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berencana menambah kamera guna menegakkan hukum bukti pelanggaran (tilang) elektronik.

"Kami sesuaikan deng

DKI: Setelah Pertemuan Dana Hibah Kemitraan Diubah Rp 545 Miliar

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan saat ini dana hibah kemitraan pengajuan Pemkot Bekasi senilai Rp 2,09 triliun yang sempat menimbulkan polemik pengelolaan sampa

Pemerintah DKI dan Bekasi Indikasikan Miskomunikasi Selesai

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi mengindikasikan miskomunikasi di antara mereka dalam beberapa hari terkait pengelolaan sampah ibu kota di Bantargebang, selesa

Wali Kota Bekasi Penuhi Undangan Gubernur DKI Jakarta

JAKARTA - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memenuhi undangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Balai Kota Jakarta, Senin (22/10/2018) siang, dalam rangka penyelesaian persoalan sampah B

Peneliti: Tantangan Swasembada Pangan adalah Luas Lahan

JAKARTA - Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengemukakan bahwa tantangan dalam mewujudkan swasembada pangan Nusantara adalah luas laha

Polisi: Penindakan Tilang Elektronik Mulai 1 November

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memastikan penindakan tilang elektronik terhadap pengendara yang melanggar aturan diberlakukan mulai 1 November 2018.

Dire

FAKTA Nilai Pemerintah Lemah Awasi Taksi Daring

JAKARTA - Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menilai pengakuan penumpang taksi daring yang dilecehkan pengemudi dan menjadi viral karena pemerintah lemah

Warga Desak Gubernur DKI Tinjau Kembali Ganjil-Genap

JAKARTA - Sejumlah warga mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meninjau kembali kebijakan ganjil-genap karena tidak efektif mengurangi kemacetan karenanya diperlukan s

Index