Ilustrasi. PALAPAPOS/Istimewa

JAKARTA - Sejumlah warga mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meninjau kembali kebijakan ganjil-genap karena tidak efektif mengurangi kemacetan karenanya diperlukan solusi lain untuk mengatasi masalah kesemrawutan lalu lintas.

"Penerapan ganjil-genap ini untuk membuat kemacetan di Jakarta menjadi berkurang, ternyata hingga sekarang tidak ada perubahan yang signifikan. Pemprov DKI harus melakukan tindakan untuk masalah ini. Kalau bisa cari solusi lain yang lebih tepat untuk mengatasi kemacetan di Jakarta," kata salah satu pengendara sepeda motor, Suradi, Senin (15/10/2018).

Penarapan kebijakan ganjil-genap terhitung 15 Oktober hingga 31 Desember berlakuk mulai pukul 06.00 WIB hingga 10.00 WIB dan pukul 16.00 WIB hingga 20.00 WIB. Kebijakan ini mulai intensif diterapkan menjelang berlangsungnya Asian Games 2018 dan Asian Para Games.

Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya kemacetan ketika berlangsungnya Asian Games dan Asian Para Games, mengingat kegiatan olahraga tersebut merupakan salah satu kegiatan terbesar di Asia.

Di beberapa ruas jalan utama di Jakarta diberlakukan ganjil-genap, salah satunya di jalan MH Thamrin karena jalan tersebut terdapat gedung perkantoran dan perbelanjaan. Adanya kebijakan ganjil-genap membuat kemacetan ruas jalan MH Thamrin berkurang tetapi tidak untuk di jalan-jalan lainnya dimana ganjil-genap tidak berlaku.

Suradi menambahkan ganjil-genap hanya sebagai pengalihan kemacetan di beberapa jalan utama, tapi tidak untuk jalan lainnya sehingga kebijakan ganjil-genap hanya sebagai kebijakan memindahkan kemacetan.   Senada dengan Suradi, seorang pengantar barang Andi mengeluhkan berlakunya kebijakan tersebut membuat pekerjaannya terhambat.

"Sebelum berlakunya ganjil-genap saya biasa mengantar barang bawaan menggunakan mobil boks, tapi sekarang saya hanya bisa menggunakan mobil bertanggal genap, selebihnya saya menggunakan motor," kata Andi.

Andi dalam melaksanakan pekerjaannya hanya menggunakan mobil boks dengan nomor polisi genap. Ia menambahkan, pernah ditilang sebanyak dua kali karena menggunakan mobil yang tidak sesuai dengan peraturan ganjil-genap padahal dia hanya sebagai pekerja yang menjalankan tugas.

"Saya telah ditilang dua kali dan itu merugikan bagi saya maupun kantor, sebaiknya pemerintah memberikan keringanan terhadap mobil pengantar barang sehingga mempermudah pekerjaan" kata Andi.

Sementara itu, salah seorang mahasiswi yang biasa menggunakan kendaraan daring, Ristanti mendukung kebijakan ganjil-genap untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Kebijakan yang telah di berlakukan oleh Pemprov DKI sudah cukup bagus dengan membuat kebijakan ganjil-genap, tapi di sisi lain pemerintah seharusnya memperbanyak tranportasi umum agar kebijaksanaan ganjil-genap benar-benar bermanfaat," kata Ristanti.

Ristanti menambahkan, sebagai pengguna transportasi umum ingin mendapatkan kenyamanan, sehingga pemilik kendaraan pribadi akan beralih menggunakan menggunakan kendaraan massal.

Kendaraan umum di Jakarta antara lain busway, kopaja, bajaj, kereta komuter dan nanti akan adanya Mass Rapid Transit (MRT) serta Light Rail Transit (LRT). "Jika kendaraan umum memadai baik dari jumlah dan kenyamanannya mungkin ke depannya kebijakan ganjil-genap bisa saja tidak akan diperlukan lagi," kata Ristani. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Warga Luar Batang Pro-Kontra Tanggapi Penyiapan Karung Pasir

JAKARTA - Sejumlah warga pesisir di kampung Luar Batang Jakarta Utara pro dan kontra menanggapi rencana penyiapan karung pasir untuk menanggulangi rembesan banjir rob di wiayah ter

Normalisasi Kali Ciliwung Terkendala Kewenangan BBWS Ciliwung-Cisadane

JAKARTA - Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Selatan, Holi Susanto menyebutkan normalisasi Kali Ciliwung yang luapannya menyebabkan banjir di daerah Jakarta Timur-Jakarta Selatan t

Warga DKI Harapkan Tarif MRT Rp 5.000-Rp 10.000

JAKARTA - Sejumlah warga DKI Jakarta mengharapkan tarif tiket moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) yang diperkirakan akan rampung pada Maret 2019 itu berkisar Rp 5.000-Rp 10.

Pemprov DKI Akui Tanah Abang Kumuh

JAKARTA - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji tidak menyangkal kawasan perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta Pusat dinilai kumuh sehingga menjadi tantangan tersendir

Polri Benarkan Polres Bogor Larang Silaturahmi Kekhalifahan

JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan tindakan Polres Bogor yang melarang digelar acara Syiar dan Silaturahmi Kekhalifahan Islam Sedunia 1440 Hijriah

Pengamat: Biaya Birokrasi Perizinan Jadi Beban Usaha

JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) M. Nur Sholikin menyatakan biaya birokrasi perizinan pada pemerintahan daerah menjadi beban pengusaha, seperti kasu

Pengamat: Proses Politik Cawagub DKI Korbankan Layanan Publik

JAKARTA - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Rissalwan Habdy Lubis menilai proses politik yang terjadi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra

OJK Cabut Izin BPR Sinarenam Permai Jatiasih

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sinarenam Permai Jatiasih terhitung sejak 8 November 2018.

Kepala OJK Regional 2

DKI Jakarta Mengalami Inflasi Pada Oktober 2018

JAKARTA - Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta menyatakan, Ibu Kota mengalami inflasi sebesar 0,28 persen secara "month to month" (mtm) pada Oktober 2018.

Dir

STNK Diblokir Jika Belum Bayar Tilang Elektronik

JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya akan memberlakukan masa penindakan tilang elektronik atau E- electronic traffic law enforcement (TLE) selama 15 hari, dan jika belum membayar d

Polemik Wagub DKI ‘Matikan Mesin’ PKS

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menyatakan alotnya pembahasan dengan Gerindra soal Wakil Gubernur Ibu Kota hingga menimbulkan polemik, karena "akan memat

151 Keluarga Korban Lion Air Menanti Kepastian Identifikasi DNA

JAKARTA - Sebanyak 151 keluarga dari korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 tujuan Jakarta-Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, sejak Sen

Polda Metro Berencana Tambah Kamera Tilang Elektronik

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berencana menambah kamera guna menegakkan hukum bukti pelanggaran (tilang) elektronik.

"Kami sesuaikan deng

DKI: Setelah Pertemuan Dana Hibah Kemitraan Diubah Rp 545 Miliar

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan saat ini dana hibah kemitraan pengajuan Pemkot Bekasi senilai Rp 2,09 triliun yang sempat menimbulkan polemik pengelolaan sampa

Pemerintah DKI dan Bekasi Indikasikan Miskomunikasi Selesai

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi mengindikasikan miskomunikasi di antara mereka dalam beberapa hari terkait pengelolaan sampah ibu kota di Bantargebang, selesa

Wali Kota Bekasi Penuhi Undangan Gubernur DKI Jakarta

JAKARTA - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memenuhi undangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Balai Kota Jakarta, Senin (22/10/2018) siang, dalam rangka penyelesaian persoalan sampah B

DKI Tempatkan Pedagang di Jembatan Tanah Abang

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 100 pedagang dari 446 pedagang yang akan ditempatkan di kios JPM, mendapatkan sosialisasi sekaligus penempatan yang dilakukan Pemerintah Kota Administrasi Jakart

Peneliti: Tantangan Swasembada Pangan adalah Luas Lahan

JAKARTA - Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengemukakan bahwa tantangan dalam mewujudkan swasembada pangan Nusantara adalah luas laha

Polisi: Penindakan Tilang Elektronik Mulai 1 November

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memastikan penindakan tilang elektronik terhadap pengendara yang melanggar aturan diberlakukan mulai 1 November 2018.

Dire

FAKTA Nilai Pemerintah Lemah Awasi Taksi Daring

JAKARTA - Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menilai pengakuan penumpang taksi daring yang dilecehkan pengemudi dan menjadi viral karena pemerintah lemah

Index