Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Sarwono. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sinarenam Permai Jatiasih terhitung sejak 8 November 2018.

Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Sarwono dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (8/11/2018), menyampaikan pencabutan izin usaha PT BPR Sinarenam Permai Jatiasih dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-186/D.03/2018 tanggal 8 November 2018.

"PT BPR Sinarenam Permai Jatiasih sejak tanggal 25 Juli 2018 telah ditetapkan menjadi status BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari nol persen," katanya.

Ia mengemukakan, penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

Sarwono menambahkan status itu ditetapkan dengan tujuan agar pengurus atau pemegang saham melakukan upaya penyehatan. Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan untuk keluar dari status BDPK dan BPR dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar 8 persen tidak terealisasi.

"Mempertimbangkan kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk dan pernyataan ketidaksediaan dari Pemegang Saham dalam menyehatkan, maka OJK mencabut izin usaha BPR itu setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," ujarnya.

Ia menyampaikan dengan pencabutan izin usaha, selanjutnya LPS akan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

"OJK menghimbau nasabah PT BPR Sinarenam Permai Jatiasih agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku," paparnya.

PT Bank Perkreditan Rakyat Sinarenam Permai Jatiasih itu beralamat di Komplek Grand Bekasi Centre Blok A Nomor 15, Jalan Cut Meutia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Polda Kerahkan 2.000 Personel Amankan Debat Capres

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan kurang lebih 2.000 personel untuk mengamankan debat perdana calon presiden di Hotel Bidakara, Kamis (17/1/2019).

"Hampir dua rib

Anggota DPRD Pertanyakan Keputusan Anies Lantik Pejabat

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI mempertanyakan keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam melantik pejabat pimpinan pimpinan tinggi pratama di lingkung

Tragis, Hanya Satu Toilet Berfungsi di JPM Tanah Abang

JAKARTA - Toilet di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang, Jakarta Pusat hanya satu yang berfungsi dan bisa digunakan umum.

Hasil pantauan di lapangan menyebut

Kementerian PUPR: Flyover Cengkareng Butuh Tambahan Waktu

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan penyelesaian perbaikan jalan layang (Flyover) Cengkareng B yang berada di ruas Jalan Nasional Lingkar Ba

Dishub: Kebijakan Ganjil-Genap Tetap Dievaluasi

JAKARTA - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan perpanjangan kebijakan ganjil-genap yang dilanjutkan sejak 2 Januari 2019 ini, tetap akan dievaluasi meski durasi kebijakan tidak

Polda Metro Dirikan 150 Pos Pengamanan Natal

JAKARTA - Polda Metro Jaya mendirikan 150 pos pengamanan (pospam) untuk menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru dalam Operasi Lilin Jaya 2018.

"Kami jajaran Polri dan

BPBD Jakarta Keluarkan Peringatan Dini 11 Wilayah Jaksel

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini terhadap potensi dampak hujan dan angin kencang yang kemungkinan turun di 11

PDI Perjuangan Minta Gubernur DKI Cek Kesiapan Hadapi Bencana

JAKARTA - DPP PDI Perjuangan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengecek kesiapan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia dalam menghadapi kemungkinan bencana alam.

Kembangan Utara Banjir Mencapai Setengah Meter

JAKARTA - Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat terdampak banjir hingga setengah meter akibat terhentinya normalisasi Kali Angke.

Lurah Kembangan Uta

Anggota DPRD DKI Belum Bisa Evaluasi Ujicoba ‘Skybridge’

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Hati Nurani (Hanura), Veri Yonnevil belum dapat menanggapi atau evaluasi perihal uji coba Jem

Delapan Halte Transjakarta Terintegrasi MRT-LRT-KRL

JAKARTA - PT Transjakarta membangun delapan halte bus yang akan terintegrasi dengan Moda Raya Terpadu/MRT atau Ratangga, LRT (Light Rail Transit), dan KRL (kereta rel listrik) dala

30 Pedagang di ‘Skybridge’ Tanah Abang Belum Ambil Kunci

JAKARTA - Sebanyak 30 pedagang belum mengambil kunci kios di Jembatan Penyeberangan Multiguna/JPM) atau skybridge, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018), padahal seharusny

Komplek Polri Tergenang Akibat Kali Mampang Meluap

JAKARTA - Sejumlah rumah tergenang air setinggi satu meter di Komplek Polri Jalan Pondok Karya lantaran luapan Kali Mampang Jakarta Selatan pada Senin  (10/12/2018) siang.

Polda Metro Catat 2.581 Pelanggar Tilang Elektronik

JAKARTA - Petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat 2.581 pengendara yang terkena tilang elektronik selama 36 hari (1 November-6 Desember 2018) di persimpangan Jalan

DPRD DKI: Pelepasan Segel Pulau Eks Reklamasi Persoalan Lanjutan

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), Ramly HI Muhammad menilai pelepasan segel di pulau C, D, dan G eks reklamasi merupakan persoalan lanjutan me

Ganjil-Genap di Gerbang Tol Tambun Akhirnya Diberlakukan

JAKARTA - Setelah sosialisasi selama dua minggu, penambahan area pemberlakuan kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan golongan satu di Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) mulai diberl

20.000 Personel Gabungan Amankan Reuni 212

JAKARTA - Sebanyak 20.000 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengamankan aksi Reuni Akbar 212 di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusa

Pengamat: Kebijakan ERP Seharusnya Bukan Hanya Jakarta

JAKARTA - Pengamat transportasi, Darmaningtyas, menyatakan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar seharusnya bukan hanya diterapkan di Jakarta tetapi agar lebi

Anies Malah Pertanyakan IMB

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malah mempertanyakan surat izin mendirikan bangunan (IMB) saat meninjau lokasi longsor yang menimpa satu rumah di Komplek Pesona Kalis

BPBD: Rob Genangi Wilayah Penjaringan Jakarta Utara

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan gelombang laut pasang (Rob) menggenangi sebagian wilayah Penjaringan Jakarta Utara pada Senin (26/11/20

Pengamat: Premanisme 'Buah' Kebebasan Setelah Orde Baru

JAKARTA - Pengamat sosial Universitas Indonesia, Devie Rahmawati menilai munculnya aksi premanisme seperti kasus Hercules yang menduduki suatu lahan disebabkan "buah" dar

Sejumlah KRL Terganggu Akibat Pohon Tumbang

JAKARTA - Sejumlah perjalanan kereta rel listrik (KRL) di Jakarta mengalami gangguan karena adanya pohon yang tumbang di jalur KRL.

"Dampak cuaca buruk mengakibat

Hujan Badai, Sejumlah Pohon Tumbang di Jakarta

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sejumlah pohon tumbang akibat hujan badai di beberapa wilayah Jakarta pada Kamis (22/11/2018) sore.

<

Massa Tuntut Pemrov DKI Usut Tuntas Prostitusi

JAKARTA - Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Anti Mafia (APMAM) menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengusut tuntas maraknya kasus prostitusi di Apartem

BPBD Imbau Warga Jakarta Utara Waspadai Rob

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau warga di pesisir Jakarta Utara mewaspadai potensi banjir akibat gelombang pasang (rob).

Diku

Warga Luar Batang Pro-Kontra Tanggapi Penyiapan Karung Pasir

JAKARTA - Sejumlah warga pesisir di kampung Luar Batang Jakarta Utara pro dan kontra menanggapi rencana penyiapan karung pasir untuk menanggulangi rembesan banjir rob di wiayah ter

Normalisasi Kali Ciliwung Terkendala Kewenangan BBWS Ciliwung-Cisadane

JAKARTA - Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Selatan, Holi Susanto menyebutkan normalisasi Kali Ciliwung yang luapannya menyebabkan banjir di daerah Jakarta Timur-Jakarta Selatan t

Warga DKI Harapkan Tarif MRT Rp 5.000-Rp 10.000

JAKARTA - Sejumlah warga DKI Jakarta mengharapkan tarif tiket moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) yang diperkirakan akan rampung pada Maret 2019 itu berkisar Rp 5.000-Rp 10.

Pemprov DKI Akui Tanah Abang Kumuh

JAKARTA - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji tidak menyangkal kawasan perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta Pusat dinilai kumuh sehingga menjadi tantangan tersendir

Polri Benarkan Polres Bogor Larang Silaturahmi Kekhalifahan

JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan tindakan Polres Bogor yang melarang digelar acara Syiar dan Silaturahmi Kekhalifahan Islam Sedunia 1440 Hijriah

Pengamat: Biaya Birokrasi Perizinan Jadi Beban Usaha

JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) M. Nur Sholikin menyatakan biaya birokrasi perizinan pada pemerintahan daerah menjadi beban pengusaha, seperti kasu

Pengamat: Proses Politik Cawagub DKI Korbankan Layanan Publik

JAKARTA - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Rissalwan Habdy Lubis menilai proses politik yang terjadi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra

DKI Jakarta Mengalami Inflasi Pada Oktober 2018

JAKARTA - Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta menyatakan, Ibu Kota mengalami inflasi sebesar 0,28 persen secara "month to month" (mtm) pada Oktober 2018.

Dir

STNK Diblokir Jika Belum Bayar Tilang Elektronik

JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya akan memberlakukan masa penindakan tilang elektronik atau E- electronic traffic law enforcement (TLE) selama 15 hari, dan jika belum membayar d

Polemik Wagub DKI ‘Matikan Mesin’ PKS

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menyatakan alotnya pembahasan dengan Gerindra soal Wakil Gubernur Ibu Kota hingga menimbulkan polemik, karena "akan memat

151 Keluarga Korban Lion Air Menanti Kepastian Identifikasi DNA

JAKARTA - Sebanyak 151 keluarga dari korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 tujuan Jakarta-Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, sejak Sen

Polda Metro Berencana Tambah Kamera Tilang Elektronik

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berencana menambah kamera guna menegakkan hukum bukti pelanggaran (tilang) elektronik.

"Kami sesuaikan deng

DKI: Setelah Pertemuan Dana Hibah Kemitraan Diubah Rp 545 Miliar

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan saat ini dana hibah kemitraan pengajuan Pemkot Bekasi senilai Rp 2,09 triliun yang sempat menimbulkan polemik pengelolaan sampa

Pemerintah DKI dan Bekasi Indikasikan Miskomunikasi Selesai

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi mengindikasikan miskomunikasi di antara mereka dalam beberapa hari terkait pengelolaan sampah ibu kota di Bantargebang, selesa

Wali Kota Bekasi Penuhi Undangan Gubernur DKI Jakarta

JAKARTA - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memenuhi undangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Balai Kota Jakarta, Senin (22/10/2018) siang, dalam rangka penyelesaian persoalan sampah B

DKI Tempatkan Pedagang di Jembatan Tanah Abang

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 100 pedagang dari 446 pedagang yang akan ditempatkan di kios JPM, mendapatkan sosialisasi sekaligus penempatan yang dilakukan Pemerintah Kota Administrasi Jakart

Peneliti: Tantangan Swasembada Pangan adalah Luas Lahan

JAKARTA - Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengemukakan bahwa tantangan dalam mewujudkan swasembada pangan Nusantara adalah luas laha

Polisi: Penindakan Tilang Elektronik Mulai 1 November

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memastikan penindakan tilang elektronik terhadap pengendara yang melanggar aturan diberlakukan mulai 1 November 2018.

Dire

FAKTA Nilai Pemerintah Lemah Awasi Taksi Daring

JAKARTA - Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menilai pengakuan penumpang taksi daring yang dilecehkan pengemudi dan menjadi viral karena pemerintah lemah

Warga Desak Gubernur DKI Tinjau Kembali Ganjil-Genap

JAKARTA - Sejumlah warga mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meninjau kembali kebijakan ganjil-genap karena tidak efektif mengurangi kemacetan karenanya diperlukan s

Index