Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola Zulkifli dituntut 8 tahun penjara dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola Zulkifli dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (8/11/2018), jaksa penuntut umum (JPU) KPK Iskandar Marwanto menyatakan, terdakwa terbukti menerima gratifikasi dan memberikan suap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 s.d. 2019 terkait dengan pengesahan APBD pada tahun anggaran 2017 dan 2018.

"Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Zumi Zola Zulkifli secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata JPU.

Tuntutan itu berdasarkan Pasal 12 B dan Pasal 5 Ayat 1 Huruf a UU Nomoro 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Zumi Zola Zulkifli berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata JPU Iskandar.

Terkait dengan permohonan "justice collaborator" (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, JPU KPK menolak permohonan JC Zumi.

Terhadap permohonan "justice collaborator" yang diajukan terdakwa Zumi Zola pada tanggal 25 Oktober 2018, JPU berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan karena terdakwa Zumi Zola adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut, baik sebagai penerima gratifikasi maupun sebagai pemberi suap terkait dengan pengesahan APBD TA 2017 dan APBD TA 2018.

"Keterangan terdakwa yang diungkapkan di dalam penyidikan maupun di sidang pengadilan belum signifikan dan belum bersifat menentukan untuk membongkar pelaku tindak pidana lain ataupun untuk membongkar adanya tindak pidana korupsi lain," kata JPU Arin Karniasari.

Meskipun demikian, apabila keterangan Zumi Zola cukup berguna untuk pembuktian perkara lainnya yang dilakukan di kemudian hari, maka terhadap Zumi dapat dipertimbangkan untuk diberikan surat keterangan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Zumi Zola selaku Gubernur Jambi periode 2016 s.d. 2021 menurut JPU terbukti melakukan dua dakwaan.

Pertama, Zumi Zola bersama-sama dengan bendahara tim sukses pemilihan Gubernur Jambi sekaligus sebagai asisten pribadi Zumi Zola, Apif Firmansyah; teman kuliah dan tim sukses Zumi, Asrul Pandapotan Sihotang; dan Kepala Bidang Bina Marga PUPR Arfan telah menerima gratifikasi sejumlah Rp37,478 miliar, 183.300 dolar AS, 100.000 dolar Singapura dan 1 mobil Alphard nomor polisi D-1043-VBM yang telah diterima sejak Februari 2016 s.d. November 2017.

Hadiah dari Rekanan Hadiah itu diterima dari para rekanan, yaitu Muhammad Imadudin alias Iim, Agus Herianto, Endria Putro, Nicko Handi, Rudy Lidra, Jeo Fandy Yoesman alias Asiang, hardono alias Aliang, Yosan Tonius alias Atong, Andi Putra Wijaya alias Andi Kerinci, Kendry Ariyon alias Akeng, Musa Effendi, serta rekanan lainnya.

Dakwaan kedua, terkait dengan pengesahan APBD TA 2017, terdakwa bersama-sama Apif Firmansyah telah memberikan uang kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi mencapai keseluruhan berjumlah Rp12,94 miliar yang terdiri atas: Pertama untuk 50 orang anggota DPRD masing-masing sejumlah Rp200 juta diserahkan oleh Kusdinar kepada masing-masing anggota DPRD sebanyak dua kali yang dilakukan secara bertahap mulai Januari hingga Mei 2017.

Kecuali untuk Masnah dan Bambang Bayu Suseno karena sudah mundur dari DPRD. Selain itu, sebanyak delapan orang tidak menerima penyerahan tahap kedua, yakni Nasrullah Hamka, Supriyono, Muhamadiyah, Hasim Ayub, Wiwit Iswara, Rudi Wijaya, Rahmad Eka Putera, dan Suprianto. Supriyono hanya diberikan sejumlah Rp50 juta sehingga jumlah keseluruhan yang diberikan sebesar Rp8,75 miliar.

Kedua, pimpinan DPRD masing-masing menerima uang dengan perincian Ketua DPRD Cornelis Buston menerima sejumlah Rp100 juta; Zoerman Manap selaku Wakil Ketua DPRD menerima uang sejumlah Rp400 juta; A.R. Syahbandar selaku Wakil Ketua DPRD menerima sejumlah Rp600 juta; Chumaidi Zaidi selaku selaku Wakil Ketua DPRD menerima uang sejumlah Rp650 juta sehingga secara keseluruhan uang yang diberikan Zumi bersama-sama Apif Firmansyah memberikan uang kepada pimpinan DPRD Jambi sebesar Rp1,75 miliar.

Ketiga, Zumi bersama-sama Apif Firmansyah memberikan uang tambahan untuk masing-masing 13 anggota Komisi III DPRD mendapat tambahan uang sejumlah Rp175 juta sehingga keseluruhan berjumlah Rp2,3 miliar.

Keempat, Zumi bersama-sama dengan Apif Firmansyah memberikan uang tambahan untuk Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD mendapat tambahan uang sejumlah Rp140 juta yang diperuntukan bagi 27 anggota Banggar DPRD.

Selanjutnya, terkait dengan pengesahan APBD TA 2018, Zumi bersama-sama Erwan Malik selaku Plt. Sekretaris Daerah, Arfan selaku Plt Kepala Dinas PUPR dan Saipudin selaku Asisten 3 telah memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi terkait dengan pengesahan dan persetujuan APBD 2018 yang keseluruhan berjumlah Rp3,4 miliar.

Uang tersebut telah diterima oleh Supriyono, M. Juber, Ismet Kahar, Tartiniah, Popriyanto, Mayloeddin, Sufardi Nurzain, Gusrizal, Elhelwi, Tadjudin Hasan, Parlagutan Nasution, dan Cekman. Atas tuntutan itu, Zumi akan mengajukan nota pledoi (pembelaan) pada tanggal 22 November 2018. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

KPK Perpanjang Masa Penahanan Tersangka Suap DPRD Sumut

JAKARTA – KPK memperpanjang masa penahanan anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014 Musdalifah (MDH), tersangka suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

&

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group

JAKARTA – KPK menemukan adanya ketidaksesuaian keterangan saksi dari pejabat dan pegawai di Lippo Group terkait pemeriksaan dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan p

KPK Limpahkan Berkas Bupati Labuhanbatu Nonaktif ke Penuntutan

JAKARTA - KPK melimpahkan berkas penyidikan ke tahap penuntutan terhadap Bupati Labuhanbatu nonaktif Pangonal Harahap (PHH), tersangka kasus suap proyek-proyek di Kabupaten Labuhan

KPK Panggil Lima Saksi Suap Meikarta

JAKARTA - KPK memanggil lima saksi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lima saksi itu dijadwalkan diperiks

KPK: Pembangunan Meikarta Dilakukan Sebelum Perizinan Selesai

JAKARTA - KPK menelusuri soal pembangunan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sudah dilakukan sebelum perizinan selesai.

Terkait hal itu, KPK pada Selasa

KPK Minta Keterangan Miranda Goeltom Terkait Kasus Century

JAKARTA – KPK meminta keterangan terhadap mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Swaray Goeltom dalam penyelidikan kasus korupsi Bank Century.

&quo

Kejati: Terpidana Korupsi Dieksekusi ke Lapas Lubukpakam

MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah mengeksekusi terpidana Faisal ke Lembaga Pemasyarakatan Lubukpakam terkait kasus korupsi anggaran Dinas PU Deli Serdang tahun anggaran

KPK Klarifikasi Saksi Sumber Uang Suap Meikarta

JAKARTA - KPK mengklarifikasi mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang, Toto Bartholomeus soal sumber uang suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten

Kejari Taput Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Pengadaan Pakan Ternak Kerbau

TAPUT - Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara akhirnya menetapkan dua tersangka atas dugaan korupsi pada pengadaan pakan ternak kerbau di Balai Peternakan, Siborongborong, untuk tahun an

KPK Panggil Presdir Lippo Cikarang Kasus Meikarta

JAKARTA - KPK pada Jumat (9/11/2018) memanggil Presiden Direktur Lippo Cikarang Toto Bartholomeus dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Ka

Kejari Pekanbaru Tahan Direktur Sabarjaya Keryatama

PEKANBARU - Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Riau menahan Direktur PT Sabarjaya Keryatama, Sabar Jasman, terkait statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi proyek drainase di Kota Pekan

KPK Panggil Dua Saksi Kasus Suap Proyek Meikarta

JAKARTA - KPK memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Hari ini, dijadwalkan

KPK Dalami Sumber Uang Yang Diterima Taufik Kurniawan

JAKARTA - KPK mendalami asal usul uang yang diduga diterima Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan (TK) dalam penyidikan kasus korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupate

KPK Tetapkan Mantan Wabup Malang Tersangka Suap

JAKARTA - KPK menetapkan mantan Wakil Bupati Malang Ahmad Subhan bersama dua orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap.

Adapun kasus suapnya terkait d

Bupati Bekasi Nonaktif Kembalikan Rp 3 Miliar ke KPK

JAKARTA - Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY) telah mengembalikan uang sebesar Rp3 miliar kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pengu

Kejari Gunungsitoli Tangani Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa di Nias

GUNUNGSITOLI - Kejaksaan Negeri Gunungsitoli saat ini sedang menangani laporan dugaan korupsi pelaksanaan dana desa di Desa Lauri, Kecamatan Sogae,adu Kabupaten Nias, Sumatera Utar

Kejati Sumut Terima Pelimpahan Berkas Perkara Mantan Bupati Tapteng

MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menerima pelimpahan tahap kedua berkas perkara tersangka mantan Bupati Tapanuli Tengah berinisial ST terkait kasus dugaan penipuan dan

Empat Tersangka Suap DPRD Sumut Segera Disidang

JAKARTA - KPK meningkatkan penyidikan ke tahap penuntutan terhadap empat tersangka tindak pidana korupsi suap kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

"Hari i

Kejati Sumut Tangkap Tersangka Korupsi BRI Agroniaga

MEDAN - Tim Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menangkap tersangka buronan berinisial BS, kasus dugaan korupsi pemberian kredit BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat senilai Rp11.

KPK Tahan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan (TK) yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, terkait perolehan anggaran Dana Aloka

Jaksa Putarkan Rekaman Idrus Marham Minta 2,5 Juta Dolar

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi memutar rekaman percakapan antara mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan anggota Komisi VII DPR non-aktif Eni Maulani Sar

KPK Panggil Tujuh Saksi Kasus Suap Meikarta

JAKARTA - KPK memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tujuh saksi itu diperiksa untuk te

Tiga Tersangka Suap DPRD Sumut Segera Disidang

JAKARTA - KPK melimpahkan penyidikan ke tahap penuntutan terhadap tiga tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Ha

Berkas Perkara Mantan Bupati Tapanuli Tengah Lengkap

MEDAN - Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang meneliti berkas perkara tersangka mantan Bupati Tapanuli Tengah berinisial ST, kasus dugaan penipuan dan penggelapan proyek

Bos Lippo Group Akui Pernah Bertemu Neneng

JAKARTA - Petinggi Lippo Group James Riady mengaku pernah bertemu sebanyak satu kali dengan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Pertemuan itu, ungkap James, terjadi

Neneng Hassanah Akui Pernah Bertemu James Riady

JAKARTA - Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin mengaku pernah bertemu dengan petinggi Lippo Group James Riady.

"Pernah-pernah, sudah," kata Neneng us

KPK Dalami Aliran Dana Meikarta Untuk Pembiayaan Pilkada

BANDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami aliran dana suap izin pembangunan megaproyek Meikarta yang diduga bisa saja mengalir untuk pembiayaan Pilkada di Jawa Ba

KPK Klarifikasi James Riady Soal Perizinan Meikarta

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi petinggi Lippo Group James Riady soal pengetahuannya tentang proyek dan perizinan pembangunan Meikarta di Kabupaten Bek

KPK Tetapkan Taufik Kurniawan Sebagai Tersangka

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan (TK) sebagai tersangka tindak pidana korupsi terka

Kejari Tahan Tersangka Korupsi Kemenag Aceh

BANDA ACEH - Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh menahan seorang tersangka korupsi perencanaan pembangunan Kantor Wilayah Kementerian Aceh Provinsi Aceh.

Kepala Kejar

KPK Segera Umumkan Status Taufik Kurniawan dari Fraksi PAN

JAKARTA - KPK segera mengumumkan status Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus

KPK: Lima Tersangka Suap DPRD Sumut Segera Disidang

JAKARTA - KPK melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap lima tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

&

KPK Kirim Surat Panggilan untuk Bos Lippo Group

JAKARTA - KPK telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap bos Lippo Group James Riady untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di

Jaksa Teliti Perkara Mantan Bupati Tapanuli Tengah

MEDAN - Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara hingga kini masih meniliti berkas perkara tersangka mantan Bupati Tapanuli Tengah berinisial ST, dalam dugaan penipuan dan pengge

KPK Panggil Dua Petinggi Lippo Grup Terkait Suap Meikarta

JAKARTA – KPK memanggil dua petinggi Lippo Group, Kamis (25/10/2018), untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta

KPK Perpanjang Penahanan Tersangka Suap DPRD Sumut

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014 Pasiruddin Daulay (PD), tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD

KPK Periksa Dua Tersangka Suap Meikarta

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua tersangka kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dua

Polda Sumut Tahan Mantan Bupati Tapanuli Tengah

MEDAN - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menahan mantan Bupati Tapanuli Tengah RBS dalam kasus dugaan penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2

Kekayaan Bupati Bekasi Naik Rp 9,3 Miliar

BEKASI - Harta kekayaan Bupati Bekasi, Jawa Barat Neneng Hassanah Yasin naik sekitar Rp9,3 miliar dalam setahun menjadi kepala daerah. Berdasarkan website elhkpn.kpk.go.id tentang Laporan Harta Kekaya

Empat Lokasi di Kabupaten Malang Digeledah Lagi

MALANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kembali empat lokasi di Kabupaten Malang, Selasa, termasuk menyita sejumlah dokumen.

Empat lokasi yang digeledah itu

Mantan Wali Kota Sabang Tersangka Korupsi

SABANG - Kejaksaan Tinggi Aceh menetapkan mantan Wali Kota Sabang (periode 2012-2017) Zulkifli H Adam (ZA) sebagai tersangka korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan rumah guru.

Index