Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor menerima opini WTP dri Ketua BPK Sumut Vincentia. PALAPAPOS/Andi Siregar

DOLOK SANGGUL - Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), kembali meraih predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut.

WTP ke tujuh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 itu diserahkan Kepala BPK Sumut, Vincentia kepada Bupati Humbahas di kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Selasa (7/5/2019).

Kabag Protokoler Setdakab Humbahas, Sabar Lampos Purba kepada wartawan, Rabu (8/5/2019) mengatakan, pemberian opini WTP itu disaksikan Pimpinan DPRD Humbahas, Manaek Hutasoit (ketua), Jimmi Togu (wakil ketua), Marsono Simamora (wakil ketua).

Kata Lampos, bahwa prestasi ini merupakan yang ke tujuh kalinya di usia Kabupaten Humbahas yang masih 16 tahun mekar dari Kabupaten Tapanuli Utara.

Penerimaan WTP kali ini, sambung Lampos, bersamaan dengan, tujuh kabupaten/kota lainnya, yakni Deliserdang, Sergei, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Gunungsitoli dan Kabupaten Dairi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018.

"Penghargaan ini merupakan hasil usaha dan komitmen bersama antara seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbahas dengan DPRD serta dukungan seluruh elemen masyarakat," ujarnya. 

Dijelaskannya, bahwa pemeriksaan LKPD bertujuan memberikan opini atas LKPD, sedangkan opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas Laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria. 

Pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Artinya, laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditentukan melalui peraturan yang disahkan pemerintah. 

Kecukupan pengungkapan, yakni kondisi laporan keuangan beserta catatannya telah memberikan informasi yang dapat mempengaruhi penggunaan, pemahaman, dan penafsirannya secara memadai/mampu dijelaskan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Kepatuhan terhadap perundang-undangan, yakni Laporan Keuangan tidak menyimpang dari Peraturan Pemerintah yang telah ditentukan. Selanjutnya efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), yaitu prosedur atau sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan organisasi telah sesuai dalam mencapai suatu tujuan.

"Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bertekad dapat melanjutkan ataupun mempertahankan prestasi ini diwaktu yang akan datang dengan tertib administrasi program dan pertanggungjawaban keuangan sehingga tujuan pelaporan keuangan sebagai informasi yang terstruktur dapat menyediakan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan entitas pelaporan bermanfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan, kebijakan serta untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumberdaya yang dipercayakan,"pungkasnya. (and)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Diduga Ada Kejanggalan, DPC PDI Perjuangan Tapanuli Utara Desak Lakukan PSU

TAPANULI UTARA -Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan menemukan beberapa permasalahan saat dilaksanakannya Pe

Peringati HPN dan HUT PWI Bonapasogit Tabur Ribuan Bibit Ikan

TAPANULI UTARA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bonapasogit lepas 3000 Bibit Ikan di sungai Aek Sigeaon

Bawaslu Tapanuli Utara Awasi Pergerakan Kotak Suara

TAPANULI UTARA - Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap proses Pemilihan Umum dan kotak suara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Utara mengerahkan

H-1 Pelaksanaan Pemilu, Bawaslu Tapanuli Utara Libatkan Ribuan PTPS

TAPANULI UTARA - Agar pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari berjalan dengan aman, Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara, Kopman Pasaribu mengungkapkan, saat in

Saat Pencoblosan, Masyarakat Dilarang Membawa Gawai Serta Kamera

TAPANULI UTARA - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kabupaten Tapanuli Utara, Parlin Tambunan menegaskan, pemilih

APK Terpasang Dikendaraan, Bawaslu Tapanuli Utara Masif Bersihkan

TAPANULI UTARA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Utara secara masif melakukan razia sekaligus pembersihan Alat Peraga Kampanye yang