Dinas PMDP2A bersama OPD terkait tengah melakukan Evaluasi RKPDes di daerah itu. PALAPAPOS/Andi Siregar

DOLOK SANGGUL - Dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan, setiap desa di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) didorong membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Hal itu diakui Kadis PMDP2A Humbahas Eben Vandeik Simanungkalit, saat ditanya wartawan di sela evaluasi rencana kerja perangkat desa (RKPDes) se-Humbahas yang dipusatkan di Aula Huta Mas, Dolok Sanggul, kemarin.

Katanya, tahun keempat bergulirnya dana desa, pemberdayaan BUMDes dinilai lebih efektif menyentuh dan mensejahtrakan masyarakat. Dimana melalui BUMDes setiap masyarakat dapat berperan aktif dalam membuka peluang usaha yang ditopang BUMDes.

“Sejak tahun 2017, sudah ada 30 BUMDes dibentuk di Kabupaten Humbahas. Kedepan kita akan mendrong desa lainnya untuk membentuk BUMDes sebagai sarana peningkatan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Dari beberapa BUMDes diatas, kata Eben, ada satu BUMDes bersama di Kecamatan Parlilitan. BUMDes bersama Rice Milling ini dikelola lima desa dan bergerak dalam usaha penggilingan padi. Penggilingan padi ini juga dibantu tanaman padi seluas 500 hektare dan back up dana sekitar Rp700 juta.

Lewat BUMDes ini, sambung Eben, penggilingan padi diatas diharapkan dapat menghasilkan beras premium yang dapat dipasarkan di dalam dan luar Humbahas. “Memang sejak BUMDes Rice Milling belum terlihat perkembangan yang signifikan. Sebab pengelolaan BUMDes Rice Milling itu masih memiliki keterbatas SDM. Pun demikian, melalui berbagai pelatihan, pihaknya optimis pabrik penggilingan padi yang ditopang oleh BUMDes itu dapat memperbaiki keadaan ekonomi masyarkat setempat,” ujarnya.

Mantan Kabag Ekbang Setdakab Humbahas itu menambahkan, selain BUMDes penggiilingan padi, ada beberapa jenis usaha lainnya yang berpotensi dikelola melalui badan usaha milik desa yakni penyediaan saprodi, alsintan dan usaha dagang lainnya.

Lebih jauh, kata Eben, mendorong pembentukan BUMDes, ada saja beberapa desa yang melakukan penolakan dengan alasan bahwa RKPDes sudah melalui musyawarah. Namun lebih dari itu, pihaknya tetap memberikan evaluasi dengan berbagai pertimbangan yang diusulkan dalam RKPDes.

“Evaluasi RKPDes ini, kita melibatkan beberpa oerganisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Lewat evaluasi ini kita menyarankan efisiensi dan efektifitas sebuah rencana kerja desa,” terangnya. (and)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Diduga Ada Kejanggalan, DPC PDI Perjuangan Tapanuli Utara Desak Lakukan PSU

TAPANULI UTARA -Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan menemukan beberapa permasalahan saat dilaksanakannya Pe

Peringati HPN dan HUT PWI Bonapasogit Tabur Ribuan Bibit Ikan

TAPANULI UTARA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bonapasogit lepas 3000 Bibit Ikan di sungai Aek Sigeaon

Bawaslu Tapanuli Utara Awasi Pergerakan Kotak Suara

TAPANULI UTARA - Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap proses Pemilihan Umum dan kotak suara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Utara mengerahkan

H-1 Pelaksanaan Pemilu, Bawaslu Tapanuli Utara Libatkan Ribuan PTPS

TAPANULI UTARA - Agar pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari berjalan dengan aman, Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara, Kopman Pasaribu mengungkapkan, saat in

Saat Pencoblosan, Masyarakat Dilarang Membawa Gawai Serta Kamera

TAPANULI UTARA - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kabupaten Tapanuli Utara, Parlin Tambunan menegaskan, pemilih

APK Terpasang Dikendaraan, Bawaslu Tapanuli Utara Masif Bersihkan

TAPANULI UTARA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Utara secara masif melakukan razia sekaligus pembersihan Alat Peraga Kampanye yang