Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi. PALAPAPOS/Istimewa

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menyatakan alotnya pembahasan dengan Gerindra soal Wakil Gubernur Ibu Kota hingga menimbulkan polemik, karena "akan mematikan mesin" PKS untuk pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Hal tersebut dikatakan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, karena kader muda PKS di DKI Jakarta kecewa akibat dirasakan mereka janji Gerindra soal Wagub DKI tidak terpenuhi.

"Kekecewaan itu sudah terasa di bawah, terutama kader-kader muda yang kecewa terkait janji soal wagub DKI tidak dipenuhi. Jika sudah kecewa, otomatis 'mesin partai pasti mati' karena PKS partai kader," kata Suhaimi ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Suhaimi menjelaskan, sejak awal kader PKS di tingkat paling bawah memahami bahwa pemilihan cawagub sebagai komitmen antara Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut bahwa posisi wagub DKI Jakarta diserahkan kepada PKS.

Di internal PKS, komitmen apa pun yang dibuat pimpinan partai akan langsung diikuti kader di tingkatan bawah. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di internal Partai Gerindra. Komitmen antara Prabowo dan Sohibul tidak bisa serta merta diikuti kepengurusan partai di tingkat DKI Jakarta.

Bahkan faktanya sampai hari ini Gerindra DKI di bawah pimpinan M Taufik masih bersikukuh untuk menyodorkan kadernya menjadi wakil Anies empat tahun ke depan.

"Keputusan tingkat pusat ada komitmen soal wagub akan diserahkan pada PKS. Namun sampai hari ini kader-kader melihat urusan wagub ini seperti tidak ada komitmen. Akhirnya ada komentar di bawah 'jika seperti ini Pilpres silahkan Gerindra urus sendiri' ini kekecewaan kader," kata Suhaimi.

Suhaimi menambahkan jika masalah wagub DKI ini terus terulur, maka nuansa koalisi Gerindra-PKS dari Jakarta hingga pusat dipastikan akan rusak.

Faktor itu, kata Suhaini, membuat kader PKS semakin risih, pasalnya mereka berpikir peranan PKS terhadap kemenangan Anies-Sandi mengalahkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 sudah total.

"Perdebatan sepertinya akan terus terjadi panjang. Sekarang tinggal tergantung Gerindra, sementara PKS sudah selesai, karena tinggal selesaikan apa yang sudah dijanjikan. Kami sudah punya dua nama, Agung Yulianto dan Ahmas Syaikhu," ucap Suhaimi.

Diketahui, jabatan Wagub DKI sudah kosong sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri karena memilih maju sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2019. Terkait mekanisme penentuan pengganti Sandiaga, partai pengusung harus mengajukan dua nama pengganti kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Setelah itu, Anies tinggal mengantarkan dua nama tersebut kepada DPRD DKI Jakarta. Kemudian DPRD DKI Jakarta akan memilih satu orang dari dua kandidat tersebut. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Warga Luar Batang Pro-Kontra Tanggapi Penyiapan Karung Pasir

JAKARTA - Sejumlah warga pesisir di kampung Luar Batang Jakarta Utara pro dan kontra menanggapi rencana penyiapan karung pasir untuk menanggulangi rembesan banjir rob di wiayah ter

Normalisasi Kali Ciliwung Terkendala Kewenangan BBWS Ciliwung-Cisadane

JAKARTA - Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Selatan, Holi Susanto menyebutkan normalisasi Kali Ciliwung yang luapannya menyebabkan banjir di daerah Jakarta Timur-Jakarta Selatan t

Warga DKI Harapkan Tarif MRT Rp 5.000-Rp 10.000

JAKARTA - Sejumlah warga DKI Jakarta mengharapkan tarif tiket moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) yang diperkirakan akan rampung pada Maret 2019 itu berkisar Rp 5.000-Rp 10.

Pemprov DKI Akui Tanah Abang Kumuh

JAKARTA - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji tidak menyangkal kawasan perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta Pusat dinilai kumuh sehingga menjadi tantangan tersendir

Polri Benarkan Polres Bogor Larang Silaturahmi Kekhalifahan

JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan tindakan Polres Bogor yang melarang digelar acara Syiar dan Silaturahmi Kekhalifahan Islam Sedunia 1440 Hijriah

Pengamat: Biaya Birokrasi Perizinan Jadi Beban Usaha

JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) M. Nur Sholikin menyatakan biaya birokrasi perizinan pada pemerintahan daerah menjadi beban pengusaha, seperti kasu

Pengamat: Proses Politik Cawagub DKI Korbankan Layanan Publik

JAKARTA - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Rissalwan Habdy Lubis menilai proses politik yang terjadi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra

OJK Cabut Izin BPR Sinarenam Permai Jatiasih

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sinarenam Permai Jatiasih terhitung sejak 8 November 2018.

Kepala OJK Regional 2

DKI Jakarta Mengalami Inflasi Pada Oktober 2018

JAKARTA - Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta menyatakan, Ibu Kota mengalami inflasi sebesar 0,28 persen secara "month to month" (mtm) pada Oktober 2018.

Dir

STNK Diblokir Jika Belum Bayar Tilang Elektronik

JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya akan memberlakukan masa penindakan tilang elektronik atau E- electronic traffic law enforcement (TLE) selama 15 hari, dan jika belum membayar d

151 Keluarga Korban Lion Air Menanti Kepastian Identifikasi DNA

JAKARTA - Sebanyak 151 keluarga dari korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 tujuan Jakarta-Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, sejak Sen

Polda Metro Berencana Tambah Kamera Tilang Elektronik

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berencana menambah kamera guna menegakkan hukum bukti pelanggaran (tilang) elektronik.

"Kami sesuaikan deng

DKI: Setelah Pertemuan Dana Hibah Kemitraan Diubah Rp 545 Miliar

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan saat ini dana hibah kemitraan pengajuan Pemkot Bekasi senilai Rp 2,09 triliun yang sempat menimbulkan polemik pengelolaan sampa

Pemerintah DKI dan Bekasi Indikasikan Miskomunikasi Selesai

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi mengindikasikan miskomunikasi di antara mereka dalam beberapa hari terkait pengelolaan sampah ibu kota di Bantargebang, selesa

Wali Kota Bekasi Penuhi Undangan Gubernur DKI Jakarta

JAKARTA - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memenuhi undangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Balai Kota Jakarta, Senin (22/10/2018) siang, dalam rangka penyelesaian persoalan sampah B

DKI Tempatkan Pedagang di Jembatan Tanah Abang

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 100 pedagang dari 446 pedagang yang akan ditempatkan di kios JPM, mendapatkan sosialisasi sekaligus penempatan yang dilakukan Pemerintah Kota Administrasi Jakart

Peneliti: Tantangan Swasembada Pangan adalah Luas Lahan

JAKARTA - Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengemukakan bahwa tantangan dalam mewujudkan swasembada pangan Nusantara adalah luas laha

Polisi: Penindakan Tilang Elektronik Mulai 1 November

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memastikan penindakan tilang elektronik terhadap pengendara yang melanggar aturan diberlakukan mulai 1 November 2018.

Dire

FAKTA Nilai Pemerintah Lemah Awasi Taksi Daring

JAKARTA - Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menilai pengakuan penumpang taksi daring yang dilecehkan pengemudi dan menjadi viral karena pemerintah lemah

Warga Desak Gubernur DKI Tinjau Kembali Ganjil-Genap

JAKARTA - Sejumlah warga mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meninjau kembali kebijakan ganjil-genap karena tidak efektif mengurangi kemacetan karenanya diperlukan s

Index