Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat memenuhi undangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Balai Kota Jakarta. IST/PALAPA POS

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan saat ini dana hibah kemitraan pengajuan Pemkot Bekasi senilai Rp 2,09 triliun yang sempat menimbulkan polemik pengelolaan sampah, kembali pada pengajuan awal senilai Rp 545 miliar.

Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan pengajuan dana hibah kemitraan itu diubah setelah pertemuan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (Kang Pepen) dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Senin (22/10/2018)u.

"Rp 545 miliar itu sudah termasuk crossing Buaran dan armatur atau rumah lampu Rp 5 miliar jadi kembali ke surat yang Mei. Hanya mereka pada tanggal 18 Oktober sudah melengkapi dokumen. Kalau sebelumnya kan belum, kalau sekarang sudah lengkap," kata Premi di Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Premi menjabarkan dana Rp 545 miliar itu diperuntukkan untuk proyek "flyover" Cipendawa, "flyover" Rawa Panjang, "crossing" Buaran dan pengadaan armatur. Pengadaan itu disepakati setelah pengamatan peta jalan (road map) proyek antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI.

"Akhirnya Bekasi memprioritaskan. Kemarin hasilnya ikut ‘road map' lima tahun. Jadi mungkin mereka mengacu ke hasil pertemuan Pak Gubernur dan Pak Wali kan ada road map. Jadi mereka sudah road map-nya flyover Cipendawa dan Rawa Panjang dulu, mungkin itu yang diprioritaskan dulu," tuturnya.

Meski demikian, dana hibah itu belum bisa langsung dicairkan sebab, harus ada pembahasan lebih dulu di DPRD DKI.

"Kamis ini rapat dan sudah diserahkan ke Banggar besar. Prosedurnya kami rapat, kemudian kita akan bersurat kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD yang akan menindaklanjuti," tutur Premi.

Rencananya, Pemkot Bekasi akan mengantarkan lampiran lengkap soal dana hibah tersebut Kamis ini dan Pemprov DKI saat ini baru menerima berkas pengantar.

"Baru pengantar, lampirannya belum ada. Mereka menjanjikan Kamis datang sambil membawa dokumen perencanaan semuanya. Mereka sudah bikin usulan. Cuma kalau lampiran nggak lengkap, kita nggak kasih," jelas Premi.

Sebelumnya, Pemkot Bekasi mengajukan permohonan dana hibah kemitraan Rp 2,09 triliun yang disebut untuk pembangunan infrastruktur pendukung bagi sirkulasi sampah ibu kota menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Ajuan dana sukarela itu menimbulkan polemik antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi.

Hubungan itu sempat merenggang hingga akhirnya Wali kota Bekasi Rahmat Effendi dan Anies bertemu di Balai Kota Jakarta Senin (22/10/2018). Keduanya sepakat untuk menyelesaikan masalah dana hibah tersebut serta pengelolaan sampah. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Warga Luar Batang Pro-Kontra Tanggapi Penyiapan Karung Pasir

JAKARTA - Sejumlah warga pesisir di kampung Luar Batang Jakarta Utara pro dan kontra menanggapi rencana penyiapan karung pasir untuk menanggulangi rembesan banjir rob di wiayah ter

Normalisasi Kali Ciliwung Terkendala Kewenangan BBWS Ciliwung-Cisadane

JAKARTA - Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Selatan, Holi Susanto menyebutkan normalisasi Kali Ciliwung yang luapannya menyebabkan banjir di daerah Jakarta Timur-Jakarta Selatan t

Warga DKI Harapkan Tarif MRT Rp 5.000-Rp 10.000

JAKARTA - Sejumlah warga DKI Jakarta mengharapkan tarif tiket moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) yang diperkirakan akan rampung pada Maret 2019 itu berkisar Rp 5.000-Rp 10.

Pemprov DKI Akui Tanah Abang Kumuh

JAKARTA - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji tidak menyangkal kawasan perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta Pusat dinilai kumuh sehingga menjadi tantangan tersendir

Polri Benarkan Polres Bogor Larang Silaturahmi Kekhalifahan

JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan tindakan Polres Bogor yang melarang digelar acara Syiar dan Silaturahmi Kekhalifahan Islam Sedunia 1440 Hijriah

Pengamat: Biaya Birokrasi Perizinan Jadi Beban Usaha

JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) M. Nur Sholikin menyatakan biaya birokrasi perizinan pada pemerintahan daerah menjadi beban pengusaha, seperti kasu

Pengamat: Proses Politik Cawagub DKI Korbankan Layanan Publik

JAKARTA - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Rissalwan Habdy Lubis menilai proses politik yang terjadi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra

OJK Cabut Izin BPR Sinarenam Permai Jatiasih

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sinarenam Permai Jatiasih terhitung sejak 8 November 2018.

Kepala OJK Regional 2

DKI Jakarta Mengalami Inflasi Pada Oktober 2018

JAKARTA - Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta menyatakan, Ibu Kota mengalami inflasi sebesar 0,28 persen secara "month to month" (mtm) pada Oktober 2018.

Dir

STNK Diblokir Jika Belum Bayar Tilang Elektronik

JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya akan memberlakukan masa penindakan tilang elektronik atau E- electronic traffic law enforcement (TLE) selama 15 hari, dan jika belum membayar d

Polemik Wagub DKI ‘Matikan Mesin’ PKS

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menyatakan alotnya pembahasan dengan Gerindra soal Wakil Gubernur Ibu Kota hingga menimbulkan polemik, karena "akan memat

151 Keluarga Korban Lion Air Menanti Kepastian Identifikasi DNA

JAKARTA - Sebanyak 151 keluarga dari korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 tujuan Jakarta-Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, sejak Sen

Polda Metro Berencana Tambah Kamera Tilang Elektronik

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berencana menambah kamera guna menegakkan hukum bukti pelanggaran (tilang) elektronik.

"Kami sesuaikan deng

Pemerintah DKI dan Bekasi Indikasikan Miskomunikasi Selesai

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi mengindikasikan miskomunikasi di antara mereka dalam beberapa hari terkait pengelolaan sampah ibu kota di Bantargebang, selesa

Wali Kota Bekasi Penuhi Undangan Gubernur DKI Jakarta

JAKARTA - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memenuhi undangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Balai Kota Jakarta, Senin (22/10/2018) siang, dalam rangka penyelesaian persoalan sampah B

DKI Tempatkan Pedagang di Jembatan Tanah Abang

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 100 pedagang dari 446 pedagang yang akan ditempatkan di kios JPM, mendapatkan sosialisasi sekaligus penempatan yang dilakukan Pemerintah Kota Administrasi Jakart

Peneliti: Tantangan Swasembada Pangan adalah Luas Lahan

JAKARTA - Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengemukakan bahwa tantangan dalam mewujudkan swasembada pangan Nusantara adalah luas laha

Polisi: Penindakan Tilang Elektronik Mulai 1 November

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memastikan penindakan tilang elektronik terhadap pengendara yang melanggar aturan diberlakukan mulai 1 November 2018.

Dire

FAKTA Nilai Pemerintah Lemah Awasi Taksi Daring

JAKARTA - Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menilai pengakuan penumpang taksi daring yang dilecehkan pengemudi dan menjadi viral karena pemerintah lemah

Warga Desak Gubernur DKI Tinjau Kembali Ganjil-Genap

JAKARTA - Sejumlah warga mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meninjau kembali kebijakan ganjil-genap karena tidak efektif mengurangi kemacetan karenanya diperlukan s

Index