Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat memenuhi undangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Balai Kota Jakarta. IST/PALAPA POS

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan saat ini dana hibah kemitraan pengajuan Pemkot Bekasi senilai Rp 2,09 triliun yang sempat menimbulkan polemik pengelolaan sampah, kembali pada pengajuan awal senilai Rp 545 miliar.

Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan pengajuan dana hibah kemitraan itu diubah setelah pertemuan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (Kang Pepen) dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Senin (22/10/2018)u.

"Rp 545 miliar itu sudah termasuk crossing Buaran dan armatur atau rumah lampu Rp 5 miliar jadi kembali ke surat yang Mei. Hanya mereka pada tanggal 18 Oktober sudah melengkapi dokumen. Kalau sebelumnya kan belum, kalau sekarang sudah lengkap," kata Premi di Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Premi menjabarkan dana Rp 545 miliar itu diperuntukkan untuk proyek "flyover" Cipendawa, "flyover" Rawa Panjang, "crossing" Buaran dan pengadaan armatur. Pengadaan itu disepakati setelah pengamatan peta jalan (road map) proyek antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI.

"Akhirnya Bekasi memprioritaskan. Kemarin hasilnya ikut ‘road map' lima tahun. Jadi mungkin mereka mengacu ke hasil pertemuan Pak Gubernur dan Pak Wali kan ada road map. Jadi mereka sudah road map-nya flyover Cipendawa dan Rawa Panjang dulu, mungkin itu yang diprioritaskan dulu," tuturnya.

Meski demikian, dana hibah itu belum bisa langsung dicairkan sebab, harus ada pembahasan lebih dulu di DPRD DKI.

"Kamis ini rapat dan sudah diserahkan ke Banggar besar. Prosedurnya kami rapat, kemudian kita akan bersurat kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD yang akan menindaklanjuti," tutur Premi.

Rencananya, Pemkot Bekasi akan mengantarkan lampiran lengkap soal dana hibah tersebut Kamis ini dan Pemprov DKI saat ini baru menerima berkas pengantar.

"Baru pengantar, lampirannya belum ada. Mereka menjanjikan Kamis datang sambil membawa dokumen perencanaan semuanya. Mereka sudah bikin usulan. Cuma kalau lampiran nggak lengkap, kita nggak kasih," jelas Premi.

Sebelumnya, Pemkot Bekasi mengajukan permohonan dana hibah kemitraan Rp 2,09 triliun yang disebut untuk pembangunan infrastruktur pendukung bagi sirkulasi sampah ibu kota menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Ajuan dana sukarela itu menimbulkan polemik antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi.

Hubungan itu sempat merenggang hingga akhirnya Wali kota Bekasi Rahmat Effendi dan Anies bertemu di Balai Kota Jakarta Senin (22/10/2018). Keduanya sepakat untuk menyelesaikan masalah dana hibah tersebut serta pengelolaan sampah. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Usai Banyak Penolakan, Begini Perkembangan Rencana Rotasi Mutasi Pejabat Eselon II Kota Bekasi

JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa Kota Bekasi kembali menggelar aksi demonstrasi di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu terjadi lantaran pih

Rencana Mutasi dan Rotasi Pejabat Eselon II Banyak Penolakan

JAKARTA - Kebijakan rotasi dan mutasi yang hendak dilakukan Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad terhadap pejabat eselon II nampak nya menuai kontroversi dibeberapa kalanga

Tolak Mutasi dan Rotasi Pejabat Kota Bekasi, Trinusa Gruduk Kemendagri

JAKARTA - Rencana mutasi dan rotasi pejabat eselon II yang akan dilakukan Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad dinilai membuat gaduh. Pasalnya hal itu membuat bebarapa kala

Tok...Pemerintah Tetapkan Awal Puasa pada 12 Maret 2024

JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini, Kementrian Agama (Kemenag) secara resmi menetapkan bulan suci Ramadhan 1445 H jatuh pada Selasa (12/3/2024) mendatang. <

Dukung Ganjar-Mahfud MD, Ahok Resmi Mundur Sebagai Komut PT Pertamina

JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (P

Presiden Joko Widodo Tekankan, ASN Harus Netral

JAKARTA - Menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Presiden Joko Widodo menekankan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintahan baik di tingkat kabupa