Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat memenuhi undangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Balai Kota Jakarta. IST/PALAPA POS

JAKARTA - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memenuhi undangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Balai Kota Jakarta, Senin (22/10/2018) siang, dalam rangka penyelesaian persoalan sampah Bantargebang.

"Hari ini saya mendatangi Balai Kota Jakarta untuk menuntaskan persoalan kerja sama Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang," kata Wali Kota Bekasi, di Jakarta.

Rahmat mengajak serta sejumlah pihak terkait dari wilayahnya seperti perwakilan dari "Environment Community Union" Benny Tunggul selaku pemerhati persampahan Bantargebang, camat dan lurah di Bantargebang, tokoh masyarakat Bantargebang serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

Rombongan dari Kota Bekasi tiba di Balai Kota Jakarta sekitar pukul 12.00 WIB dan langsung menuju ruang rapat Gubernur DKI. Pertemuan berlangsung tertutup.

Rahmat mengaku tidak mau mengkaitkan persoalan TPST Bantargebang dengan masalah keuangan daerah yang kini tengah berlangsung di Kota Bekasi.

"Persoalan ini harus cepat selesai, saya ingin Pak Gubernur DKI tahu tentang keadaan dan kondisi di Bantargebang, dan saya tidak ingin melihat bahwa persoalan ini diangkat karena nilai, karena nominal, saya ingin hak dan kewajiban perjanjian kerja sama itu isinya apa, segera jalankan," ujar dia.

Dikatakannya, sejumlah pihak mulai mengkaitkan masalah MoU Bantargebang dengan masalah defisit anggaran yang dialami APBD Kota Bekasi 2018.

"Ini yang selalu ditanya, tadi ada pemerhati lingkungan bilang ini karena defisit angggaran, harusnya dia menjabarkan tentang dampak yang ada di sana (Bantargebang)," kata Rahmat.

Ia mengatakan sejak APBD Kota Bekasi ditetapkan, sudah defisit, sebab uangnya tidak ada dan harus dicari berdasarkan pada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada.

Sedangkan permasalahan di TPST Bantargebang murni karena DKI Jakarta tidak menjalankan mayoritas item rekomendasi kerja sama pemanfaatan lahan TPST Bantargebang pada 2018.

Item kerja sama tersebut seperti pembangunan infrastruktur jalan, sumur artesis, penghijauan, perbaikan sistem pengolahan sampah dan lainnya.

"Nggak ada hubungannya. Kalau saya sekarang menyampaikan itu seperti saya kemarin ke Kementerian PUPR, kalau dibantu wajar dong. DKI juga kalau bantu saya wajar dong. Jadi tidak ada korelasinya dengan defisit," katanya.

Rahmat memilih untuk menemui Anies menyusul sulitnya menembus birokrasi DKI untuk menjalin komunikasi dengan Anies.

"Saya sampai saat ini, terus terang belum bisa berhubungan dengan Pak Gubernur DKI Jakarta. Hanya melalui Pak Sekda-nya saja. Beliau menyampaikan hari ini ditunggu jam 11.00 WIB di Balai Kota. Saya bilang saya mau ketemu di kantor beliau (Anies)," katanya.

Hingga berita ini dibuat proses pertemuan antara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Gubernur DKI Anies Baswedan masih berjalan. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Warga Luar Batang Pro-Kontra Tanggapi Penyiapan Karung Pasir

JAKARTA - Sejumlah warga pesisir di kampung Luar Batang Jakarta Utara pro dan kontra menanggapi rencana penyiapan karung pasir untuk menanggulangi rembesan banjir rob di wiayah ter

Normalisasi Kali Ciliwung Terkendala Kewenangan BBWS Ciliwung-Cisadane

JAKARTA - Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Selatan, Holi Susanto menyebutkan normalisasi Kali Ciliwung yang luapannya menyebabkan banjir di daerah Jakarta Timur-Jakarta Selatan t

Warga DKI Harapkan Tarif MRT Rp 5.000-Rp 10.000

JAKARTA - Sejumlah warga DKI Jakarta mengharapkan tarif tiket moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) yang diperkirakan akan rampung pada Maret 2019 itu berkisar Rp 5.000-Rp 10.

Pemprov DKI Akui Tanah Abang Kumuh

JAKARTA - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji tidak menyangkal kawasan perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta Pusat dinilai kumuh sehingga menjadi tantangan tersendir

Polri Benarkan Polres Bogor Larang Silaturahmi Kekhalifahan

JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan tindakan Polres Bogor yang melarang digelar acara Syiar dan Silaturahmi Kekhalifahan Islam Sedunia 1440 Hijriah

Pengamat: Biaya Birokrasi Perizinan Jadi Beban Usaha

JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) M. Nur Sholikin menyatakan biaya birokrasi perizinan pada pemerintahan daerah menjadi beban pengusaha, seperti kasu

Pengamat: Proses Politik Cawagub DKI Korbankan Layanan Publik

JAKARTA - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Rissalwan Habdy Lubis menilai proses politik yang terjadi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra

OJK Cabut Izin BPR Sinarenam Permai Jatiasih

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sinarenam Permai Jatiasih terhitung sejak 8 November 2018.

Kepala OJK Regional 2

DKI Jakarta Mengalami Inflasi Pada Oktober 2018

JAKARTA - Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta menyatakan, Ibu Kota mengalami inflasi sebesar 0,28 persen secara "month to month" (mtm) pada Oktober 2018.

Dir

STNK Diblokir Jika Belum Bayar Tilang Elektronik

JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya akan memberlakukan masa penindakan tilang elektronik atau E- electronic traffic law enforcement (TLE) selama 15 hari, dan jika belum membayar d

Polemik Wagub DKI ‘Matikan Mesin’ PKS

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menyatakan alotnya pembahasan dengan Gerindra soal Wakil Gubernur Ibu Kota hingga menimbulkan polemik, karena "akan memat

151 Keluarga Korban Lion Air Menanti Kepastian Identifikasi DNA

JAKARTA - Sebanyak 151 keluarga dari korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 tujuan Jakarta-Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, sejak Sen

Polda Metro Berencana Tambah Kamera Tilang Elektronik

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berencana menambah kamera guna menegakkan hukum bukti pelanggaran (tilang) elektronik.

"Kami sesuaikan deng

DKI: Setelah Pertemuan Dana Hibah Kemitraan Diubah Rp 545 Miliar

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan saat ini dana hibah kemitraan pengajuan Pemkot Bekasi senilai Rp 2,09 triliun yang sempat menimbulkan polemik pengelolaan sampa

Pemerintah DKI dan Bekasi Indikasikan Miskomunikasi Selesai

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi mengindikasikan miskomunikasi di antara mereka dalam beberapa hari terkait pengelolaan sampah ibu kota di Bantargebang, selesa

DKI Tempatkan Pedagang di Jembatan Tanah Abang

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 100 pedagang dari 446 pedagang yang akan ditempatkan di kios JPM, mendapatkan sosialisasi sekaligus penempatan yang dilakukan Pemerintah Kota Administrasi Jakart

Peneliti: Tantangan Swasembada Pangan adalah Luas Lahan

JAKARTA - Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengemukakan bahwa tantangan dalam mewujudkan swasembada pangan Nusantara adalah luas laha

Polisi: Penindakan Tilang Elektronik Mulai 1 November

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memastikan penindakan tilang elektronik terhadap pengendara yang melanggar aturan diberlakukan mulai 1 November 2018.

Dire

FAKTA Nilai Pemerintah Lemah Awasi Taksi Daring

JAKARTA - Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menilai pengakuan penumpang taksi daring yang dilecehkan pengemudi dan menjadi viral karena pemerintah lemah

Warga Desak Gubernur DKI Tinjau Kembali Ganjil-Genap

JAKARTA - Sejumlah warga mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meninjau kembali kebijakan ganjil-genap karena tidak efektif mengurangi kemacetan karenanya diperlukan s

Index